REFMAL.ID, Ambon – Daftar polisi yang melakukan intimidasi terhadap jurnalis di Tanah Air kian bertambah panjang. Teranyar, nama Aipda Luh Putu Eka Purnawianti kini menjadi sorotan publik. Polwan yang sebelumnya sempat bertugas di Satuan Intel Polres Gianyar dan kemudian berpindah ke Bagian Propam Polda Bali, kini dijatuhi sanksi etik berupa demosi atas keterlibatannya dalam kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis.
Putusan sidang etik tersebut dibacakan pada Jumat (12/7/2025) di lingkungan Polda Bali. Dalam sidang tersebut, Aipda Eka dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi demosi, yakni pemindahan tugas dengan penurunan jabatan dan kewenangan, ke Polres Bangli.
Kepala Bidang Humas Polda Bali membenarkan adanya sanksi demosi tersebut. Namun, keputusan itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan jurnalis.
Sebelum kasus ini mencuat, Aipda Eka sempat mengalami masa sulit dalam kehidupan pribadinya. Pada 2019, ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya. Saat itu, ia masih bertugas di Satuan Intel Polres Gianyar. Setelah kasus KDRT tersebut, ia dipindahkan ke Polda Bali dan bertugas di Bagian Propam.
Namun perjalanan kariernya kembali terguncang setelah keterlibatannya dalam aksi intimidasi terhadap jurnalis dalam kasus terbaru. Aksi tersebut memicu laporan hukum dari Solidaritas Jurnalis Bali.
Penasihat Hukum Solidaritas Jurnalis Bali, I Made “Ariel” Suardana, menyatakan kekecewaannya atas putusan sidang etik tersebut. Menurut Suardana, sanksi demosi terlalu ringan untuk peran yang telah dilakukan oleh Aipda Eka.
“Kalau kita melihat dari peran yang dilakukan, sesungguhnya putusan ini sangat ringan. Harusnya ada putusan yang jauh lebih berat diberikan kepadanya,” tegas Ariel saat ditemui di Kantor Hukum LABHI Bali, Jalan Pulau Buru No. 3, Denpasar, sebagaimana dikutip Referensimaluku.id dari Balinews.com, Jumat (11/7).
Suardana yang juga melaporkan Aipda Eka dan seorang pihak lainnya berinisial DD ke Direktorat Reskrimsus Polda Bali atas dugaan pelanggaran Pasal 18 UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa sanksi demosi tidak memberikan efek jera.
“Sanksi ini sifatnya hanya perpindahan. Setahun-dua tahun bisa kembali. Jangan sampai ini hanya formalitas. Baru beberapa bulan, besok sudah pindah lagi. Ini hanya menyenangkan kita sesaat,” tegasnya. (RM-02)
Discussion about this post