Referensimaluku.id, Ambon — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Mitra dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku dan dihadiri pimpinan instansi vertikal, Pimpinan OPD terkait Pemerintah Provinsi Maluku, organisasi wanita, TNI-Polri, LSM, serta mitra kerja lintas sektor yang berkomitmen terhadap percepatan penurunan angka stunting di daerah ini.
Dalam sambutannya, Wagub Vanath menegaskan stunting kini menjadi isu strategis nasional dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Vanath.
Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, angka prevalensi stunting di Maluku tahun 2023 dan 2024 masih berada di kisaran 28,4 persen atau jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
Vanath menekankan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.
“Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sendiri,” jelasnya.
Vanath menyampaikan mulai tahun 2026, program percepatan stunting akan diperkuat dalam perencanaan daerah dengan melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra agar langkah penanganan lebih terukur dan terkoordinasi.
Vanath juga menyoroti stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang keliru, dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah.
“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” ujarnya.
Vanath menambahkan pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya gizi anak. “Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi bayi pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi dan program pemberdayaan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gerakan penurunan stunting sebagai gerakan bersama dan berkelanjutan. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang produktif karena dirawat dengan baik menggambarkan pentingnya perhatian dan perawatan terhadap tumbuh kembang anak.
“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Vanath menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, serta kerja sama lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Maluku.
Di akhir arahannya, Vanath menitipkan pesan khusus pada seluruh peserta untuk menjaga kedamaian dan persatuan di Maluku, karena stabilitas sosial dan keamanan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penurunan angka stunting.
“Semua yang kita bicarakan hari ini tidak akan berarti bila kita masih hidup dengan rasa saling curiga dan bermusuhan. Maluku harus tetap aman dan harmonis, karena hanya dengan kedamaian kita dapat membangun daerah ini,” tegasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, menyusun langkah strategis, serta mengevaluasi capaian program percepatan penurunan stunting di Maluku.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kependudukan untuk percepatan penurunan stunting, serta nota kesepakatan antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Kepala BPS Provinsi Maluku terkait harmonisasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik menuju satu data terintegrasi, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor. (RM-02)
Discussion about this post