Referensimaluku.id, -Langgur – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara (Malra), Bin Raudha Arif Hanoeboen, menegaskan bahwa transformasi pendidikan di wilayah kepulauan harus berangkat dari prinsip keadilan, bukan sekadar pemerataan program nasional yang bersifat seragam.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar di Lapangan Apel Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, tantangan pendidikan di Malra tidak hanya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis serta keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan struktural.
“Efisiensi itu anggaran, tapi semangat dan kinerja harus tetap gas,” tegasnya di hadapan peserta dialog.
Ia menjelaskan, karakter wilayah kepulauan yang didominasi laut membuat pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Bahkan, kebijakan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah kepulauan.
“Ini soal keadilan. Kita punya potensi besar di laut, tapi pendekatan kebijakan masih berbasis daratan,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar pendidikan di Malra, di antaranya ketimpangan distribusi guru, rendahnya capaian literasi dan numerasi yang masih berada di tujuh besar terendah, serta belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM).
Kendala geografis turut berdampak pada pelayanan pendidikan, termasuk kehadiran guru di wilayah terpencil yang kerap terkendala cuaca dan akses transportasi.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Malra mulai melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui digitalisasi layanan pendidikan berbasis aplikasi MTH Smart.
Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah urusan administrasi guru, mulai dari perizinan, mutasi, kenaikan pangkat, hingga penyediaan bahan ajar.
“Semua layanan administrasi sekarang kita dorong berbasis sistem, supaya guru tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Langgur,” jelasnya.
Selain itu, penguatan tata kelola pendidikan juga dilakukan melalui sistem berbasis merit dalam penunjukan bakal calon kepala sekolah (BCKS), serta peningkatan kualitas data melalui program satu sekolah satu operator Dapodik.
Pada momentum Hardiknas 2026, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
Berbagai kegiatan seperti jalan santai kampanye perdamaian, festival budaya, hingga pameran pendidikan digelar untuk menanamkan nilai persaudaraan dan identitas budaya sejak dini.
“Kita tidak hanya bicara kecerdasan akademik, tapi juga karakter dan kecerdasan emosional anak-anak,” katanya.
Ia berharap dialog publik ini dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konsep pendidikan di wilayah kepulauan, sekaligus menjadi bahan advokasi ke pemerintah pusat.
“Kami butuh gagasan kritis dan konstruktif untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan,” pungkasnya.
Dialog Pendidikan Hardiknas 2026 ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan festival dan pameran pendidikan di Maluku Tenggara, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan komunitas pendidikan.(RM-07)
Discussion about this post