Masyarakat Menyesal Rp 226 Miliar Proyek Irigasi Bubi di SBT Mubazir, Pengawasan Jaksa Diragukan

REFMAL.ID, Ambon – Pembangunan Proyek Irigasi Bubi di Kecamatan Bula Barat, kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dimulai sejak tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 226,9 Miliar lebih boleh dikatakan mubazir.

Karena itu, karut marut proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini akhirnya banyak mendapat perhatian serius warga terutama bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) permerhati anti korupsi. Hal ini pun datang dari LSM Nanaku dan LSM Rummi, yang secara resmi menyampaikan laporang pengaduan masyarakat atas dugaan “pancuri kepeng negara” atau tindak pidana korupsi pada proyek tersebut di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak 17 Maret 2025 lalu.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kontraktor dan para pihak yang terlibat, hal mana dapat dilihat dari fisik proyek tersebut sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 yang terbengkelai, tak terurus dan tidak ada manfaat bagi para petani. Lokasi di mana proyek tersebut kini ditumbuhi rumput-rumput liar.

“Dengan menggelontorkan anggaran yang begitu besar, semestinya proyek tersebut sudah harus dinikmati oleh para petani di kawasan tersebut namun sampai saat ini tidak ada manfaatnya sama sekali, “ungkap Direktur LSM Rummi Fadel Rumat.

Disamping itu, Kuasa Hukum Rummi dan Nanaku Muhamad Gurium berkelakar soal peran jaksa dalam proyek tersebut, bahwa hampir setiap proyek infrastruktur baik jalan maupun lain-lain Jaksa itu menjadi pengawas. “Yang menjadi pertanyaannya adalah banyak proyek-proyek yang bermasalah, apa peran dan atau kerja-kerja dari jaksa soal proyek-proyek ini,” tanya Gurium.

Sebagai contoh misalnya proyek jalan Danar-Tetoat, Proyek Taman/alun-alun Saumlaki, DAK dan DAU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, termasuk Irigasi Bubi, semua proyek ini diawasi oleh Jaksa. “Kalau misalnya sering terjadi maka patut diduga jaksa tidak profesional dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pada proyek-proyek tersebut,” seloroh Gurium. (RM-04)