Referensimaluku.id.Ambon — Menuju tahun baru 2023 Provinsi Maluku sangat miris dalam angka Inflasi, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat dan tokoh pemuda di Maluku.
Pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Sandry Rumanama, mengatakan bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) angka inflasinya sebesar 6,65% dan ia mengatakan angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42%.
“Angka inflasi kita di Maluku sangat mengkhawatirkan berada pada presentase 6,65% berada diatas rata rata angka inflasi nasional yakni 5,42%”, ujar Rumanama kepada Referensimaluku.id, di Ambon, Rabu (21/12/2022)
Dirinya berharap setelah ada pelantikan sekretaris daerah provinsi Maluku yang definitif dan juga ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa periode 2019-2024 bisa membuat gebrakan baru mulai dari penataan birokrasi, tingkat kedisiplinan pegawai sampai pada program program ketahanan pangan serta kolaborasi kinerja bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), papar Rumanama
Ia mengatakan bahwa menurut pengamatannya terjadi inflasi karena adanya kesenjangan satuan harga baik itu kebutuhan pangan, belanja keluarga hingga sarana transportasi antara Maluku dan provinsi lainnya.
“Ya kalau hemat saya
angka inflasi ini diakibatkan adanya kesenjangan dan perbedaan satuan harga kebutuhan pokok, pangan sandang, sampai ke mahalnya ongkos (tiket) transportasi jasa angkutan umum terutama udara”, jelasnya
Ia membandingkan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Ambon yang sangat tinggi berbeda dengan daerah lainnya, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa satuan harga lainnya.
Selain itu dampak dari kenaikan harga BBM yang belum bisa dikendalikan oleh pemprob dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku menjadi penyebab lainnya atau faktor terjadinya inflasi di Maluku.
“Di Maluku ini sulit, bagaimana harga kebutuhan pokoknya gak mahal kalau harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum bisa dikendalikan pada satuan harga eceran yang ada”.
Olehnya itu, dirinya berharap agar ada aksi nyata oleh Sekda Sadli Le dan ketua DPRD Maluku Benhur Watubun yang baru digantikan untuk membantu gubernur Maluku Murad Ismail dalam menenagangi persoalan ini, tutup Rumanama. (RM-04)
Discussion about this post