Proses Hukum Kasus Perzinahan Tetap Berjalan, Bupati SBT Diminta Menonjobkan SR dari Kadis Dikbud dan Kadis Dukcapil Setempat.

Referensimaluku.id.Ambon-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Seram Bagian Timur, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten SBT, Maluku, berinisial SR dilaporkan istrinya berinisial KK ke Polres SBT karena diduga berselingkuh dengan salah satu bawahannya di Dinas Dikbud setempat.

Kuasa hukum KK, Sahwan Arey, S.H.,M.H. mengakui jika SR yang kini berstatus terlapor adalah Plt Kadis Dikbud SBT, Kadis Dukcapil SBT dan Kepala Badan Amil Zakat SBT. “Kita sudah laporkan kasus perzinahan ini ke Polres SBT beberapa hari lalu,” terang Arey kepada Referensimaluku.id via WhatsApp (WA), Minggu (20/2/2022).

Pada bagian lain mantan Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, Kaimudin Laitupa meminta Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas untuk sementara menonjobkan SR, sehingga SR dapat memfokuskan diri menghadapi proses hukum terkait laporan perzinahan yang dilayangkan KK, isteri SR, ke Polres SBT. “Jangan sampai masalah privasi ikut menyeret nama birokrasi, dan merusakkan wibawa pemerintah daerah,” seru Laitupa kepada media online ini via WA, Senin (21/2/2022).

Laitupa menyerukan Bupati Keliobas dapat segera menonjobkan SR dari jabatannya agar yang bersangkutan lebih fokus ke proses hukum yang tengah membelit SR.

“Secara etika birokrasi seorang pejabat atau Aparatur Sipil Negara dituntut berkinerja profesional, bukan dituntut untuk mengejar sesuatu. Seorang profesor kalau diberikan jabatan rangkap begitu ditolak, karena berkaitan kinerja profesi, tidak bisa dibenarkan rangkap jabatan seperti itu, karena beban kerjanya itu sangat besar”.

“Birokrat dituntut selalu bekerja produktif untuk mencapai dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kemudian pemimpin itu dituntut menjadi panutan melalui sikap nyata dan tidak hanya sekadar kata- kata, karena peran pemimpin dalam setiap program kerja sangat vital mengingat suatu kebijakan dan keputusan berada pada pemimpin di Dinas tersebut”.

Oleh karena itu, Laitupa meminta Pemerintah Kabupaten SBT dalam hal ini Bupati Keliobas secepatnya menonjobkan SR dari jabatannya,” desak Laitupa. (RM-04)