Referensimaluku. Id, -AMBON – Tim penyidik Polres Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT) menyerahkan dua tersangka kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ainena tahun anggaran 2021 sampai 2024 dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT.
Penyerahan tahap II itu berlangsung di kantor Kejari SBT pada Senin 5 Januari 2026, sikara pukul 11.00 WIT.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tersangka masing – masing atas nama Muh. Anzar Kakat selaku Pj Kepala Desa, dan Enci Safrin selaku bendahara desa Ainena.
Dari hasil penyidikan, total anggaran DD dan ADD yang dikelola desa tersebut kurang lebih Rp.3.157.514.088. Dari jumlah itu kerugian negara sebesar Rp.1.162.403.513, kata Kasubsi Penmas Polres SBT, Bripka Suwardin Sobo dalam rilisnya.
Berdasarkan laporan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 19 Agustus 2025, kerugian pada tahun 2021 Rp.303 juta, 2022 Rp.484 juta, 2023 Rp.374 juta.
Kronologinya, tahun 2021 Muh Anzar Kakat menjabat kepala desa administratif Ainena, kemudian selanjutnya Enci Safrin Kakat di angkat menjadi bendahara desa Ainena.
Penyidik menyebut, keduanya diduga bersama – sama mengelola anggaran desa tersebut hingga tersangka simpan atau ada dalam penguasaan tersangka selaku Pj. Desa Ainena maupun Bendahara Desa Ainena, yang rencananya tersangka akan laksanakan programnya.
Namun, sampai dengan saat ini tersangka tidak kerjakan karena uangnya sudah tersangka gunakan sebagaimana untuk kepentingan pribadi/foya-foya ditempat hiburan.
Bahkan juga tersangka lupa untuk rincian besaran anggaran yang tersangka gunakan sedangkan sisanya tersangka gunakan untuk belanja tak terduga seperti kegiatan social Masyarakat ( bantu masyarakah untuk biaya Rumah sakit, antar pasien melahirkan dan membuat kuda-kuda untuk tonk air masjid, membantu biaya sekolah anak- anak semuanya tidak ada loporan pertanggung jawaban.
“Atas perbuatan tersangka tersebut kerugian negara kurang lebih Rp.1.1 miliar, ujar Suwardin Sobo.
Kedua tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Dan Atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Dalam penyerahan tahap II itu, Tim penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa dokumen keuangan, satu unit sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen kendaraan dan bukti penerimaan negara.
Tersangka diterima oleh Plt. Kasi Pidsus Kejari SBT, Junita Sahetapy dalam keadaan sehat serta barang bukti dalam keadaan lengkap. (RM-04)
Discussion about this post