Referensimaluku.Id.Ambon-Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Provinsi Maluku dan disusul Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota seluruh Indonesia memang berdampak positif bagi penurunan jumlah pasien terpapar dan sembuh dari virus korona (Covid-19). Nyaris setiap saat selalu ada laporan pihak rumah-rumah sakit tentang penurunan jumlah pasien Covid-19.
Namun, PPKM juga ikut berdampak negatif bagi warga yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya mengenai menipisnya stok kebutuhan hidup.
Salah satu warga Kisar, Kabupaten Maluk Barat Daya, Maluku, Buce Jermis mengungkapkan selama pelaksanaan PPKM hingga saat ini sudah masuk level 4, warga di Desa Hila, Pulau Romang, kian menderita karena sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) menipis menyusul pelarangan armada perintis Sabuk Nusantara melayari rute tersebut.
“Saya dapat telepon dari saudara-saudars saya di Hila kalau sembako sudah tidak ada di toko-toko dan kios-kios akibat tidak ada kapal yang membawa pasokan sembako. Biasa kapal Sabuk Nusantara,tapi karena PPKM kapal Sabuk Nusantara tidak berlayar ke Romang dan Kabupaten Maluku Barat Daya,” tulis Buce di akun fesbuknya, Senin (9/8).
Menurut Buce perlu ada tanggap darurat Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Maluku agar warga Romang dan pulau-pulau lain di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berbatasan laut dengan Australia dan Timor Leste tidak berada dalam krisis sembako dalam beberapa pekan ke depan. “Kalau kondisi ini tidak disikapi Pemerintah saya khawatir masyarakat akan semakin susah karena tidak ada kapal beroperasi melayari wilayah itu dari dan ke Ambon maupun Kupang (Nusa Tenggara Timur). Ini emergensi,” ingatnya.
Hingga berita ini dinaikan belum ada sikap Dishub Maluku, Komisi III DPRD Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. (RM-03)
Discussion about this post