REFMAL.ID,-AMBON- – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) secara resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi tindak pidana korupsi pengelolaan DD/ADD Desa Haturnuhun Tahun Anggaran 2023 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Setelah forum ekspose yang disepakati secara bersama tim, Pidsus dan Kajari SBB, kami sepakat untuk menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, ungkap Kajari SBB Bambang Heripurwanto, melalui rilisnya, Selasa (15/7/2025).
Kajari SBB menyampaikan hasil ekspose perkara bersama para Jaksa Penyelidik di lingkungan Kejari SBB atas hasil penyelidikan yang dilakukan secara optimal berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor: PRINT-214/Q.1.16/Fd.1/06/2025 tertanggal 12 Juni 2025 dengan cara melakukan puldata dan pulbaket terhadap dugaan Tipikor Pengelolaan DD/ADD pada Desa Hatunuru Tahun Anggaran 2023.
“Jadi sebelum menaikkan status penanganan perkara dugaan tipikor tersebut ke tahap penyidikan, tim penyelidik Pidsus Kejari SBB melakukan gelar perkara (eskpose) dan berkesimpulan bahwa terdapat adanya peristiwa tindak pidana, Perbuatan Melawan Hukum dan Potensi Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada pengelolaan DD/ADD Desa Hatunuru Tahun Anggaran 2023″, ucapnya.
Plt Kajari SBB menyampaikan, akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), guna untuk mengumpulkan alat bukti dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, sehingga membuat terang perkara ini, dan mencari siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap dugaan tipikor pengelolaan DD/ADD Desa Hatunuru Tahun Anggaran 2023, tandasnya. (RM-04)
Discussion about this post