REFMAL.ID,-MALRA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memberikan dukungan kepada Jasmono selaku Pj Bupati Maluku Tenggara serta berkomitmen untuk mengawal Pj Bupati dalam melaksankan tugas pemerintahan di Maluku Tenggara.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Hubungan Antara Lembaga DPD FPMM Malra Rustam Fakoubun dalam Press Release yang diterima Referensi Maluku, Senin (1/7/2024).
Fakoubun menjelaskan, memperhatikan pemberitaan dibeberapa media online terhadap berbagai persoalan dugaan korupsi Dana Desa di beberapa Desa di Malra, maka berkaitan dengan permasalahan tersebut, DPD FPMM Malra secara tegas mendukung peneggakan supermasi hukum mendesak Polres Maluku Tenggara dan Kejaksaan Negeri Tual guna menuntaskan dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan beberapa oknum Kepala Ohoi di Malra.
Selain itu, lanjut Fakoubun, FPMM Malra juga menyampaikan ketegasan agar dugaan korupsi Dana Desa tidak digiring atau dipolitisir secara politik untuk menyerang atau melakukan pembusukan kepada Pj Bupati Malra.
“Saya menegaskan bahwa tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Pj Bupati Malra dengan para Kepala Ohoi yang bermasalah,” tegas Fakoubun.
Menurutnya, Pj Bupati telah memberikan perintah kepada Inspektorat Malra untuk melakukan pemeriksaan secara bertahap atas penggunaan serta pertanggung jawaban Dana Desa.
“Untuk itu, FPMM Malra mengajak semua elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat sehingga dapat mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan,” ajak Fakoubun.
Ia berharap, agar tidak ada oknum-oknum atau kelompok yang dengan sengaja menciptakan issu dan opini publik yang menggiring secara sengaja membalikan issu bahwa Pj Bupati Malra tidak peduli atau perhatian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, Fakoubun secara tegas mengatakan, FPMM Malra dan sejumlah Ormas menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut.
Pertama, mendukung peneggakan hukum terhadap desa desa yang diduga melakukan korupsi Dana Desa.
Kedua, mendesak Kejaksaan dan Polisi untuk memproses secara tuntas masalah Dana Desa yang sudah di laporkan ke Kejaksaan dan Polres Malra.
Ketiga, menolak opini dan issu yang tidak benar yang menciptakan stabilitas penyelenggaran pemerintahan terganggu.
Keempat, mendukung Pj Bupati Malra Jasmono dalam memimpin penyelanggaran pemerintahan Malra.
“FPMM mengajak semua komponen guna memberikan rasa aman serta kondusif sehingga Pemda Malra dapat bekerja secara baik, sehingga membantu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Malra yang lebih baik,” tutup Fakoubun.
Discussion about this post