Referensimaluku.id.Ambon — Koordinator Provinsi Maluku, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Syahrir Rumluan S.Fil.I, yang biasa disapa Gus Erick, mengatakan bahwa, Perencanaan pemanfatan Dana Desa pada tahun 2021 sampai 2022 sedikit terhambat di karenakan sosialisasi paku negatif tahun 2022 oleh Kementerian Desa kepada daerah sedikit telat sehingga menyulitkan desa mendesain perancanaan desa. Tetapi dalam pemanfatannya tahap kesatu 100 persen suda selesai dan sekarang suda memasuki pencairan tahap kedua dana desa reguler dan non regular pada tingkat Provinsi Maluku yang di salurkan dari kas rekening Negara ke kas rekening desa.
Tinggal bagaimana masyarakat dan para media melakukan pengawalan terhadap penyaluranya. Dana desa terdapat dua kompenen utama yakni dana desa reguler dan non regular, non regular itu berupa Bantuan Lasung Tunai (BLT) yang di peruntukan yang berhak. Dari Jadwal tidak terlambat karena di bulan Juli ini masih ada tahapan pencairan, ucao Gus Erick kepada Referensimaluku.id, di ruang kerjanya, Kamis (14/7/2022).
Kata Gus Erick, dibulan Juli Juga dari kalender perancanaan pembangunan desa suda mulai merancang desain pengunaan dana desa tahun 2023. Dari 11 Kabupaten Kota yang suda melaporkan kepada kami adalah Kabupaten Buru Selatan ( Bursel) sedangkan 10 Kabupaten Kota lainnya masih bentukan tim perumus, bentukan panitia pelaksanaan musyawara desa dan perancanaan desa, sedangkan bursel suda berjalan, ujar Gus Erick.
Berdasarkan peraturan perundang – undangan bahwa siklus perencanaan itu mulai state bulan Juli karena tiap desa itu punya dinamikanya berbada – beda.
Menurut Gus Erick, Kalau Ikuti normalisasinya juga sangat susah sekali karena kondisi alam yang tidak mengijinkan membuat desa selalu lamban dalam hal melatakan perencanaan desa tahun 2023.
“Jadi 11 Kabupaten Kota di Maluku, baru Kabupaten Bursel yang suda meletakan perencanaan untuk kegiatan tahun 2023”. “Untuk 10 Kabupaten Kota masih melakukan persiapan – persiapan untuk penyusuaian – penyusuaian sesuai dengan regulasi yang ada”.
Lanjut Gus Erick, titik berat pemanfatan DD tahun 2022 ini dan tahun 2023 tetap mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk agenda kegiatan pertama adalah penyaluran BLT masih tetap berjalan karena warga masih terdampak covid – 19. Dari pagu 40 persen BLT dan 20 persen untuk kegiatan ketahanan pangan desa dan sisahnya untuk kegiatan – kegiatan reguler lainnya, seperti PKTD kegiatan penyelenggaraan Pemerintahaan, dan kegiatan pembangunan desa lainnya, ujarnya.
Rencana kegiatan desa itu harus barbasis Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 18 isu yang suda di miliki oleh Provinsi Maluku. Jadi semua desa itu punya acuan dasar dan bagai mana menjwab tuntutan atau perintah dari amanat Perpres Nomor 114 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022. Kembali lagi dari data SDGs desa dan juga amanat dari Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pendataan SDGs ini sangat penting.
Tugas kami adalah memberikan komando atau saran kepada Kabupaten Kota sampai Kecamatan serta Desa dan teman – teman akan suda mengerti tugas dan kewajiban seperti apa. Nah dengan itu kami terus berkoordinasi kebawa untuk mengecek apa – apa saja menjadi kendala di lapangan dan mereka akan konsultasikan dengan kami kemudian ada arahan – arahan sifatnya teknis untuk teman – teman bisa menyesuaikan. Tetapi salah satu target kami agustus akhir atau awal September, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa suda selesai, tutup Gus Erick. (RM-04)
Discussion about this post