Menag RI Ambil Peran “Civil Society” dalam Urusan Teknis Keagaman Bertolak Belakang dengan Pemikiran Gus Dur 

ReferensiMaluku.id.Ambon —Tokoh muda Nahdatul Ulama (NU) Maluku Abdul Hamid Rahayaan mengatakan Yaqut Holil Qoumas terlepas dirinya selaku Menteri Agama Republik Indonesia, namun ia juga adalah kader NU. “Sebagai kader NU harusnya Yaqut mengambil langkah dan pemikiranya mengikuti Gus Dur sebagai tokoh NU maupun presiden ke-4 RI,namun faktanya berbeda. Saat Gus Dur menjabat presiden langkah awal yang dilakukannya adalah membubarkan departemen penerangan dan departemen sosial. Argumentasinya adalah kedua departemen tersebut mengambil peran civil society, sehingga ruang lingkup masyarakat sangat dibatasi perannya. Sama halnya dengan saat ini urusan tehnis keagaman diatur Kementerian Agama dan problemnya di situ,” kata Hamid kepada Referensi Maluku.id, Rabu (2/3/2022). “Seharusnya Yaqut memahami bahwa soal pengeras suara untuk azan,pengajian,zikir,solawatan,pelaksanaan hari besar Islam dan lainnya merupakan kegiatan ritual yang bersifat amaliyah dan telah menjadi budaya umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harusnya arif dan bijaksana dalam membuat kebijakan. Maka karena itu soal volume penggunaan pengeras suara tidak dapat disamaratakan pada setiap daerah atau lingkungan. Alangkah baiknya kementerian agama menyerahkan kewenangannya kepada dewan masjid untuk nantinya bermusyawarah dengan masyarakat dan pihak mesjid juga langgar pada lingkungan masing masing agar tercipta keharmonisan di tengah-tengah lingkungan setempat”.

“Pada kesempatan ini saya perlu mengingatkan seluruh warga NU agar tidak melakukan pembelaan atau fanatisme yang berlebihan kepada Yaqut Holil Qoumas selaku Menteri Agama RI mengingat saat ini ia adalah pejabat negara dan pada saat menyampaikan pendapatnya di Pekanbaru (Riau) dalam posisi sebagai Menteri Agama sehingga menjadi hak publik untuk menilai dan mengoreksi pernyataanya Atas dasar tersebut yang memiliki kompetensi untuk meluruskan atau menjawab pendapat publik adalah menteri agama atau jajarannya”.

“Saya berharap pak Menteri Agama RI agar meminta maaf pada publik jika ada kekeliruan dalam berucap atau membuat kebijakan,” seru Hamid.

“Saya juga mengajak masyarakat Indonesia, mari kita saling memaafkan jika ada salah dan khilaf sebagai mahluk ciptaan Allah. Kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk kita sekalian selaku mahluk ciptaan Tuhan yang dhoif,” tutup Hamid. (RM-04)