Referensimaluku.id, Ambon–Kepolisian Daerah Maluku menggelar refleksi akhir tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus proyeksi tantangan pada tahun 2026.
Secara umum, kondisi Kamtibmas di wilayah Maluku sepanjang 2025 dinilai tetap aman dan kondusif.
Hal itu diungkapkan Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof Dr. Dadang Hartanto, S.H.,S.I.K.,M.Si., kepada sejumlah wartawan saat menggelar Coffee Morning bersama insan Pers di Mapolda Maluku, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, stabilitas keamanan turut mendorong kelancaran aktivitas produktif masyarakat.
“Meski masih ditemukan sejumlah gangguan Kamtibmas, seluruhnya dapat diantisipasi dan ditangani melalui sinergisitas Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh agama, adat, dan masyarakat,” ucapnya.
Wilayah Maluku yang didominasi laut hingga 92 persen, menjadi tantangan tersendiri bagi pelayanan kepolisian.
“Saat ini Polda Maluku membawahi 11 Polres dengan kekuatan 8.893 personel, masih jauh dari kebutuhan ideal 15.661 personel,” bebernya.
Keterbatasan ini, kata Dadang, diatasi dengan optimalisasi pengamanan berbasis masyarakat serta pemberian reward and punishment kepada personel.
“Dari sisi kriminalitas, sepanjang 2025 tercatat 4.544 kasus tindak pidana, meningkat dibanding 2024 sebanyak 4.471 kasus, Kejahatan konvensional masih mendominasi dengan 4.199 kasus atau naik 2,85 persen, didominasi kasus penganiayaan sebanyak 1.118 kasus,” jelasnya.
Sementara, kejahatan transnasional justru menurun 11,47 persen, dengan kasus narkotika menjadi yang tertinggi.
Polda Maluku juga mencatat penurunan signifikan pada kejahatan terhadap kekayaan negara, dari 52 kasus pada 2024 menjadi 29 kasus pada 2025.
Hingga Desember 2025, penanganan tindak pidana korupsi mencapai 46 kasus, dengan total kerugian negara sekitar Rp20,6 miliar, serta penyitaan aset sebesar Rp435 juta.
“Di bidang lalu lintas, angka kecelakaan terus menurun menjadi 334 kasus pada 2025. Meski demikian, kerugian material akibat kecelakaan justru meningkat hingga Rp2,06 miliar, sehingga penguatan upaya pencegahan dan keselamatan berlalu lintas tetap menjadi prioritas,” bebernya.
Selanjutnya, untuk Amaksi unjuk rasa sepanjang 2025 meningkat menjadi 234, kejadian seiring dinamika kebijakan pemerintah, sementara konflik sosial menurun drastis sebesar 51,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penanganan konflik dilakukan melalui pendekatan sosial, keagamaan, dan kultural yang melibatkan tokoh masyarakat serta adat,” papar Kapolda.
Menyongsong 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta mendukung program pemerintah.
“Peran aktif masyarakat dan media dinilai sangat penting dalam menjaga Kamtibmas, menangkal hoaks, dan menciptakan suasana yang sejuk dan damai di Maluku,” harapnya menutup. (RM-02)
Discussion about this post