REFMALID,-LANGGUR –Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RANWAL RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 bertempat di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (28/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang diskusi dinamis untuk membangun pemikiran konstruktif dalam memboboti Rancangan Awal RKPD 2026. Menurutnya, konsultasi publik merupakan tahapan krusial sebelum dokumen perencanaan berkembang ke tahapan-tahapan partisipatif lainnya seperti Forum OPD dan Musrenbang.
“Forum ini harus menjadi hidup, penuh dinamika, dan menjadi ajang membuka wawasan bersama untuk memperkaya rancangan awal ini,” ujar Bupati Thaher Hanubun di hadapan para pejabat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Bupati juga menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan 2025–2029, sehingga harus lebih tajam dalam menerjemahkan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah.
Selain itu, penyusunan RKPD perlu selaras dengan arah kebijakan nasional, mendukung Asta Cita Presiden, dan menangani isu-isu prioritas nasional seperti penguatan SDM, program makan bergizi gratis, pencegahan stunting, pengendalian inflasi daerah, swasembada pangan, serta pengembangan UMKM dan industri kerajinan.
“Pentingnya perencanaan yang fokus dan berbasis data valid, jangan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Hanubun.
Dalam evaluasinya, Bupati mengungkapkan hasil audit BPKP yang menunjukkan masih banyak program pengentasan kemiskinan yang dinilai tidak efektif. Penyebabnya antara lain, rendahnya konsistensi kebijakan dengan alokasi anggaran, dominasi belanja pegawai dibandingkan belanja publik, ketidaktepatan lokasi sasaran, dan lemahnya dokumentasi laporan.
Menghadapi kondisi ini, Bupati meminta seluruh perangkat daerah lebih serius dalam menyusun program berbasis data, memperkuat koordinasi, serta mengutamakan dampak nyata di lapangan.
Secara khusus, Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan ke depan harus berbasis pemberdayaan masyarakat. Sektor perikanan, pertanian, industri, koperasi, dan UMKM didorong untuk secara aktif merekrut dan membina masyarakat miskin agar mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
“Kita harus identifikasi, rekrut, bina, dampingi, fasilitasi akses modal dan bantu pemasaran hasil produksi, maka saya optimistis dengan strategi ini, pengentasan kemiskinan di Maluku Tenggara dapat dipercepat,” ungkapnya.
“Saya ingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program daerah serta kekompakan dan kerjasama adalah kunci untuk memajukan daerah,” tambah Hanubun. (RM-07)
Discussion about this post