Jelang Pilkada, Pj. Bupati Malra Tegaskan Tidak Ada Roling Jabatan

REFMALID (MALRA)Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Samuel Huwae menegaskan tidak ada mutasi atau roling jabatan di lingkup Pemkab Malra menjelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang .

Penegasan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait netralitas ASN dan isu beredar di tengah masyarakat akhir-akhir ini soal roling jabatan menjelang Pilkada serentak 27 November 2024.

“Saudara nanti tanya di Kabag Pemerintahan dan Kabag Umum, usai pelantikan, saya antar bertemu Direktur kelembagaan, mereka sarankan saya untuk lakukan mutasi jabatan, karena itu aturan,” ungkap Samuel Huwae saat melakukan rapat koordinasi dan diskusi bersama Forkopimda dan insan Pers jelang Pilkada yang dilaksanakan di Cafe Mama Oca kawasan Perumnas Ohoijang, Jum’at (22/11/2024).

Namun ia mengakui menyesal, sebab satu kelemahan kita adalah ketika ada masalah langsung buat aduan laporan kepada Kementerian.

”Saya minta hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi,” pintanya.

Selain itu, ia mengakui hal yang sama juga terjadi pada persoalan Dana Desa (DD) di Kabupaten Maluku Tenggara.

“Ini ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, ketika Pak Kajari ada di Kejaksaan Tinggi Maluku sudah ada Kadis PMD disana. Data DD paling banyak. Namun Saya minta Kadis BPMPD menghadap,” ujarnya.

Huwae menegaskan, sesuai arahan Direktur Kelembagaan Kemendagri, dipersilahkan melakukan mutasi atau roling jabatan.

“Nanti tanya di Kabag Umum dan Pemerintahan, Direktur Kelembagaan menawarkan saya lakukan mutasi. Namun saya secara tegas katakan di masa kepemimpinan ini tidak ada mutasi. Nanti saya lakukan sesuai cara birokrasi saya sendiri, ibarat motto pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah,” terang Huwae.

Terkait netralitas ASN pada Pilkada serentak Kabupaten Maluku Tenggara, Huwae mengakui ketegasan dirinya terhadap tim netralitas ASN Pemkab Malra yang sudah dibentuk sebelumnya untuk menindak tegas oknum ASN yang diduga terlibat politik praktis pada Pilkada.

“Amanat UU, setiap ASN harus netral selama Pilkada. Untuk itu, ketika beberapa oknum ASN yang dilaporkan atas dugaan netralitas ASN, saya tegaskan kepada Tim Netralitas ASN Pemkab Malra untuk periksa ASN tersebut. Saya ingin ASN tunjukkan citra dirinya dan menjaga kekompakan, serta komitmen tidak terlibat politik praktis,” tegasnya. (RM-07)