Referensimaluku.id, Piru-Sekitar 60 tenaga kesehatan (Nakes) honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru, 78 Nakes honorer di Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, berikut enam tenaga dokter yang mengabdi di kabupaten bertajuk “Saka Mese Nusa” itu dirumahkan tanpa diberikan insentif.
Kebijakan itu terpaksa ditempuh manajemen RSUD Piru dan pejabat Diskes Kabupaten SBB mengingat keuangan daerah mengalami defisit krusial, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB sudah tak mampu lagi membayar seluruh Nakes honorer dan dokter di RSUD Piru dan Diskes Kabupaten SBB.
Alhasil, pelayanan kesehatan ke masyarakat di RSUD Piru dan Diskes Kabupaten SBB relatif terganggu karena kekurangan tenaga di dua instansi kesehatan tersebut.
“Sekarang RSUD Piru sangat sunyi karena banyak Nakes honorer yang sudah dirumahkan,” beber salah satu Pegawai Negeri Sipil di Diskes Kabupaten SBB yang enggan dipublikasikan namanya melalui WhatsApp (WA), Minggu (2/7/2023).
Sumber itu mengungkapkan awalnya mereka diundang manajemen RSUD Piru untuk rapat. Namun, saat rapat digelar tiba-tiba seluruh Nakes honorer diberitahukan soal mereka dirumahkan. “Jadi satu hari sebelum Idul Adha 1444 Hijriah (Rabu, 28/6/2023) diinformasikan jika rapat dengan direktur. Harapan anak-anak (Nakes honorer) semoga mereka dibagikan gaji dan insentif enam bulan.
Padahal yang terjadi di luar dugaan karena mereka dirumahkan”. “Direktur (RSUD Piru) punya pernyataan buat para Nakes, yakni pertama, jika masih bekerja dibolehkan, tapi berstatus sukarela dan kedua, silakan cari tempat kerja lain bila berkeberatan”.
Baik Direktur RSUD Piru dr. Johan F. Selanno, Sp.OG maupun pejabat Diskes Kabupaten SBB belum bersedia memberikan keterangan pers sekalipun sudah dikonfirmasi media ini melalui aplikasi WA. Sementara itu di bagian lain aliansi masyarakat dan mahasiswa SBB berencana menggelar demonstrasi di Piru pada Senin (3/7/2023) untuk meminta Pemkab SBB mencari solusi terbaik mengatasi masalah Nakes dan dokter yang dirumahkan. “Kesehatan adalah sektor paling vital sehingga harus ada kebijakan humanis dari Pemkab SBB untuk tidak merumahkan Nakes honorer dan dokter,” cetus Ahmad Patty, salah satu elemen masyarakat SBB di akun fesbuknya sebagaimana dikutip media ini. (RM-03)
Discussion about this post