Mungkinkah Nasib Brigjen Amino Mirip Kolonel Djunaidi Diponegoro Tak Mulus Jadi Walikota Ambon ? 

Referensi Maluku.id,-Ambon-Masih hangat dalam memori kita, tatkala di tahun 1996 pasca berakhirnya jabatan Walikota Ambon Kolonel Infanteri Johanis Sudioyono, bursa Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Ambon tak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon ramai dengan mencuatnya nama Kolonel Djunaidi Diponegoro.

Hingga menjadi perhatian warga Kota saat itu. Bahkan namanya di sebut-sebut telah mengantongi restu dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republi Indonesia (Mabes ABRI) dan Juga cendana yang tak lain dari Presiden Soeharto. Namun tak ada jalan mulus bagi perwira menengah dalam bidang intelejen ini.

Kuatnya desakan dari organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) ke Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat di Jakarta, yang tak menghendaki jabatan Walikota Ambon di pegang oleh Kolonel Diponegoro, pada akhirnya namanya redup dari bursa pencalonan Walikota Ambon tersebut.

Sebagai gantinya adalah Kolonel Infanteri Cris Tanasale, yang saat itu tengah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi ABRI. Naiknya Tanasale sebagai calon Walikota Ambon berjalan mulus, dimana ia dipilih oleh DPRD Kota Ambon sebagai Walikota Ambon periode 1996-2001.

Terlepas dari itu, mungkinkah nasib Brigadir Jenderal (Brigjen) Amino Setia Budi, yang saat ini mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelejen Daerah (Kabuda) Riau mirip dengan Kolonel Djunaidi Diponegoro ? Tentu bisa saja demikian, sepanjang ada pergerakan dari Ormas dan OKP di Kota Ambon untuk melakukan penolakan, yang disampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat di Jakarta, agar dalam memutuskan figur Carateker Walikota Ambon adalah putra daerah Maluku, yang lebih memahami aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kota Ambon.

Jika di Papua Barat bisa diakomodir putra daerah berlatarbelakang mantan perwira Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, mestinya Pemerintah Pusat melalui Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag ri) memperhatikan penempatan Carateker Walikota Ambon adalah putra daerah.

Untuk itu, Brigjen Amino bukan harga mati dilantik sebagai Carateker Walikota Ambon, melainkan banyak putra daeraj Maluku yang berlatarbelakang TNI/Polri berpangkat Brigjen baik itu di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Polri, yang bisa di akomodir, untuk mengisi jabatan Walikota Ambon, dengan terlebih dahulu mereka beralih ke pangkat dan jabatan sipil. (RM-08)