Diundang Tapi Tak Hadiri FGD soal Tambang Rakyat, Pemuda Muhammadiyah Maluku Tuding DPRD Maluku Cuma ”Kewel Basar”

Referensimaluku.id.Ambon —Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku menggelar Focus Group Dicussion di bawah sorotan tema “Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan Kabupaten Buru” dinilai penting sekali bagi kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

FGD Pemuda Muhammadiyah Maluku digelar, Sabtu (12/3/2022) dengan mengundang beberapa narasumber, di antaranya dari Polda Maluku, Akademisi Unpatti, Pemuda Muhammadiyah Maluku, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, dan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku. Namun, yang hadiri hanya tiga narasumber, yaitu Nety Akademisi Unpatti, Polda Maluku dan Pemuda Muhammadiyah Maluku sedangkan DPRD Maluku dan Dinas ESDM tidak hadir.

Padahal sebelum kegiatan empat hari yang lalu surat undangan sudah dimasukan. Proses diskusi berjalan dari awal sampai akhir ternyata dua instansi ini tidak hadir.

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth sebagai inisiator Kegiatan, menyesali sikap DPRD Maluku dan Dinas ESDM Maluku, karena dua lembaga ini sangat penting untuk membicarakan persoalan tambang di Buru. “Sebenarnya dalam kegiatan Sabtu kemarin (12/3) itu peserta FGD yang berjumlah 50 orang mengharapkan DPRD Maluku dan Dinas ESDM Maluku hadir dan dapat memberikan pikiran – pikiran dan kebijakan – kebijakan yang menyalamatkan masyarakat Pulau Buru dari ancaman kerusakan lingkungan di balik eksploitasi Gunung Botak, tetapi ternyata baik DPRD Maluku maupun ESDM Maluku tak hadir,” ujar Suneth kepada refeferensimaluku.id, Minggu (13/3/2022).

“Saat berlangsung FGD berkembang diskusi – diskusi yang diminta pemaparan soal regulasi – regulasi terkait tambang rakyat. Nah, tentu harus ada DPRD Maluku untuk menjelaskannya”.

“Kami dengar kalau Ketua DPRD Maluku sudah disposisikan surat ke Komisi II untuk bisa hadir dalam FGD tersebut, tapi tetap dari pihak DPRD Maluku tidak hadir”.

“Jangan salahkan teman – teman pemuda dan mahasiswa apabila ada demonstrasi di depan kantor DPRD Maluku, dan Dinas ESDM Provinsi Maluku. Jika ini terjadi jangan lalu menyalahkan pemuda dan mahasiswa, sebab ruang – ruang dialog sudah dibuka dan panggung sudah diberikan untuk kita bicarakan bersama, tetapi mereka tidak hadir”.

“Ini menandakan pihak DPRD Maluku dan Dinas ESDM Maluku tidak serius menangani persoalan – persoalan tambang di Pulau Buru. Padahal berdasarkan hasil-hasil kajian di tambang Buru, kita lihat bahwa DPRD Maluku mencoba menyurati pihak terkait untuk melakukan kajian – kajian, tapi itu hanya kewel semata. Beta sebut DPRD Maluku itu kewel basar saja. Kenapa ruang – ruang diskusi pemuda sudah menyiapkan untuk bersama – sama kita berdiskusi, tapi mereka malah tidak hadir”.

“Saya sesali sikap yang ditunjukan DPRD Maluku dan Dinas ESDM Maluku. Jangan salahkan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat ketika nanti mereka mendatangi DPRD Maluku untuk menggelar demonstrasi. Jangan sesali, karena ruang – ruang pendekatan persuasif sudah diberikan tetapi di abaikan”.

“Jujur kami Pemuda Muhammadiyah Maluku sangat kecewa dengan sikap DPRD Maluku dan Dinas ESDM Maluku,”tutur Suneth berang. (RM-04)