Referensimaluku.id, -Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, memberikan pengarahan strategis kepada jajaran kehumasan dalam kegiatan Rakernis Humas Polri 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (15/04).
Dalam arahannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa fungsi Humas memiliki posisi krusial dalam menjaga citra institusi.
“Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wakapolri menyampaikan bahwa Humas Polri tidak lagi sekadar berperan sebagai juru bicara, melainkan telah berkembang menjadi komunikator strategis yang mampu mengelola persepsi publik. Peran tersebut mencakup upaya membangun kepercayaan masyarakat serta menangkal disinformasi yang berpotensi merusak legitimasi institusi.
“Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya transformasi Divisi Humas melalui pendekatan intelligence-led communication. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan sistem berbasis big data dan artificial intelligence, seperti pemantauan isu secara real-time, analisis data yang cerdas, hingga respons cepat terhadap dinamika informasi di ruang publik.
Selain itu, Wakapolri juga menegaskan pentingnya penerapan kerangka komunikasi yang mengedepankan akurasi, relevansi, serta tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten kehumasan.
Ia turut menyoroti perlunya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, fungsi komunikasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab personel Humas, melainkan seluruh anggota Polri.
“Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Wakapolri mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap arah kebijakan nasional melalui RPJPN 2025–2045, termasuk delapan agenda pembangunan nasional serta transformasi digital sebagai pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga memaparkan Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan fondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri pun harus dicapai secara terukur, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang adil dan humanis, hingga transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.
Tak kalah penting, Wakapolri menggarisbawahi optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memantau isu-isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan tepat.
Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa Divisi Humas Polri merupakan representasi utama institusi dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik,” pungkasnya. (RM-07)
Discussion about this post