Setoran Pertamina Dipertanyakan, Taborat Usul Pansus Pasar Mardika

Referensimaluku. Id, – Ambon–Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Andreas JW Taborat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menangani berbagai persoalan yang terjadi di Pasar Mardika Ambon.

Selain itu, Taborat juga meminta transparansi data penyetoran dari PT Pertamina kepada Pemerintah Daerah, serta mendorong agar pengelola GIIA Hotel Maluku diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Menurut Taborat, Pasar Mardika yang mulai beroperasi sejak April 2024 dan mampu menampung sekitar 1.700 pedagang memerlukan evaluasi secara menyeluruh.

“Kalau hanya ditangani secara parsial, akan sulit diperbaiki. Dengan Pansus, kita bisa mengevaluasi sistem secara menyeluruh, mulai dari kontrak, pengelolaan, hingga pengawasan,” ujarnya, kepada wartawan Kamis, (29/01/2026).

Terkait Pertamina, Taborat menegaskan pentingnya penyampaian data penyetoran yang transparan dan berkala kepada pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian data, di mana catatan Pemda menunjukkan angka yang stagnan, padahal seharusnya fluktuatif sesuai volume penjualan.

“Kami membutuhkan data yang akurat dan rutin agar DPRD bisa mengawasi kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pada Oktober 2024 lalu, Pertamina sempat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait rencana penambahan SPBU.

Sementara itu, mengenai pengelolaan GIIA Hotel Maluku, Taborat menilai persoalan teknis yang terjadi belum cukup menjadi dasar untuk memutus kontrak kerja sama, meskipun telah ada surat dari Gubernur Maluku yang masuk ke DPRD.

“Kalau kontrak diputus hanya karena masalah teknis kecil, justru akan menyulitkan mencari pengelola baru. Apalagi pihak pengelola sudah menyatakan kesediaan melakukan perbaikan dan menjamin penyetoran pada tahun kedua sesuai perjanjian,” jelasnya.

Ia menegaskan, kerja sama sebaiknya tetap dilanjutkan dengan perbaikan sistem teknis dan mekanisme penyetoran, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Maluku. (RM-06).