Referensimaluku.id, Tiakur – Dalam upaya memperkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten MBD Aristoules J. Ezauw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah untuk pelaksanaan program prioritas Presiden dan Asta Cita, Kamis (15/1/2026) di Ballroom Hotel Pulman Jakarta Central Park.
Rakornas ini merupakan forum strategis yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat guna memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Disela-sela Rakornas, Bupati Noach menyampaikan, Rakornas ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di daerah berjalan searah dan selaras dengan program prioritas Presiden serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.
“Urusan pemerintahan umum memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan persatuan nasional. Dalam konteks ini, Rakornas menjadi wadah konsolidasi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah guna menyamakan persepsi, menyusun langkah strategis, serta memperkuat sinergi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di NKRI,” katanya.
Dikatakan Bupati Noach, melalui Rakornas ini pemerintah menegaskan pentingnya peran kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah, terkait dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
“Seluruh program dan kegiatan di daerah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Rakornas juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, termasuk deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, penguatan ketahanan nasional, serta peningkatan koordinasi dalam penanganan isu-isu strategis nasional,” sebutnya lagi.
Secara keseluruhan, Rakornas Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi Presiden dan Asta Cita sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan.
Sementara itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik ketika membuka secara resmi Rakornas tersebut sampaikan terkait leadership pemerintahan di daerah yang tidak semata soal pemerintahan umum saja, namun juga persoalan penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
“Terkait persoalan pemerintahan ini bagaimana asta cita Presiden RI itu dapat terlaksana dengan baik, dan kedepan bagaimana wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan, kehidupan berdemokrasi serta pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan trantibum,” ujarnya.
Sebelumnya Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Bahtiar harapkan kedepan urusan pemerintahan bisa dilaksanakan semakin baik ke depan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten serta kota.
Sementara itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik ketika membuka secara resmi Rakornas tersebut sampaikan terkait leadership pemerintahan di daerah yang tidak semata soal pemerintahan umum saja, namun juga persoalan penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
“Terkait persoalan pemerintahan ini bagaimana asta cita Presiden RI itu dapat terlaksana dengan baik, dan kedepan bagaimana wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan, kehidupan berdemokrasi serta pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan trantibum,” ujarnya.
Sebelumnya Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Bahtiar harapkan kedepan urusan pemerintahan bisa dilaksanakan semakin baik kedepan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten serta kota. (RM-05)
Discussion about this post