Referensimaluku.id, Tiakur — Menjelang Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026, ratusan guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjerit karena belum dicairkannya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten MBD.
Para guru mengaku hingga pertengahan Desember 2025 ini mereka belum memperoleh kepastian terkait jadwal pencairan TPP. Padahal, tunjangan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang Nataru di tengah melonjaknya harga bahan pokok.
Kepada Referensi Maluku, sejumlah guru menyebut Disdikbud MBD diduga tidak menyalurkan TPP secara penuh kepada seluruh guru SD dan SMP.
“Setiap kali TPP dibayarkan, kami tidak pernah menerimanya secara penuh. Padahal itu adalah hak kami sebagai guru,” tegas seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan di Tiakur, Minggu (14/12/2025).
Ia mengungkapkan, persoalan keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran TPP bukan baru terjadi tahun ini. Pada tahun 2023, para guru hanya menerima TPP selama sembilan bulan, sementara tiga bulan lainnya tidak pernah dibayarkan tanpa penjelasan yang jelas dari pihak terkait.
“Tahun 2023 kami hanya dibayar sembilan bulan. Tiga bulan sisanya tidak jelas sampai sekarang,” ujarnya.
Kondisi tersebut kembali terulang pada tahun 2024, bahkan dinilai semakin memburuk. Para guru mengaku hanya menerima TPP selama enam bulan.
“Di tahun 2024 kami cuma menerima enam bulan saja,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk tahun 2025, hingga kini para guru mengaku belum mendapatkan informasi apa pun terkait jadwal pencairan maupun besaran TPP yang akan diterima.
“Untuk tahun ini, kami tidak tahu kapan dicairkan dan berapa besarannya,” katanya dengan nada kecewa.
Para guru berharap Pemerintah Daerah Kabupaten MBD melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menyalurkan TPP sebelum Hari Raya Natal. Mereka menilai keterlambatan tersebut sangat memberatkan, mengingat kebutuhan rumah tangga yang meningkat menjelang hari raya.
“Saya mewakili teman-teman guru berharap dengan hormat agar Dinas Pendidikan segera menyalurkan TPP kami. Harga barang semakin mahal menjelang Natal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya Roberth Japeky, S.Pd.K.,M.Pd., enggan ditemui media ini. Dia tiga kali menghindari upaya jurnalis media ini untuk meminta konfirmasi seputar masalah ini belum memberikan tanggapan. (RM-05)
Discussion about this post