REFMALID,-AMBON- Setelah menemukan bukti menguat, tim penyidik Polres Buru berhasil menetapkan tiga tersangka kasus pembakaran kantor KPU Buru, pada 28 Februari 2025 lalu.
Tiga tersangka itu yakni bendahara KPU inisial RH (48), mantan Komisioner PPK Fenaleisela inisial SB (45), dan AT (42).Ketiganya dijerat dengan pasal 187 (ayat 1), junto pasal 55 (ayat 1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Tapi disisi lain, diduga otak kebakaran kantor penyelenggara Pemilu ini tidak hanya ada di bendahara KPU, RH, tapi masih ada yang lain yang perlu diungkap aparat penegak hukum baik itu Kejari Buru maupun Polres Buru.
Praktisi hukum di Maluku Muhamad Gurium mengaku, jika dilihat dari akar masalahnya bahwa para tersangka ini mau menghindari pemeriksaan KPU RI terkait pengelolaan anggaran Pilkada senilai Rp.33 miliar di Kabupaten Buru, maka sudah jelas, dari sisi pengelolaan tidak hanya meletak kepada seorang bendahara yang katanya menurut penyidik polisi, RH adalah dalang kebakaran.
Sebab, kata Gurium, yang perlu dikejar adalah siapa yang menyuruh RH, melakukan perbuatan tidak terpuji itu.
“Kan perlu penyidik kejar ke sana, kenapa sampai bendahara berani mau bakar dokumen itu. Kan dari sisi pertanggungjawaban bukan hanya bendahara tapi letak ada pada unsur pimpinan dan pihak terkait yang punya kewenangan sebelum uang-uang itu dicairkan. Nah, harus APH kejar di situ,” ujar Gurium, kepada wartawan di Ambon, Senin, (21/4).
Menurutnya, persoalan kebakaran kantor KPU Buru itu sudah klear, yang paling penting adalah bagaimana APH membuka ruang untuk mengusut kasus dana Pilkasa Buru sebesar Rp.33 miliar ini.
“Kan sederhana saja, kalau memang disuruh bakar berarti ada yang perlu dipertanyakan di dokumen itu. Apakah pertanggungjawaban benar ataukah seperti apa. Tapi yang lebih baiknya lagi, siapa-siapa saja yang suruh bakar. Kalau pun itu hanya RH, selaku bendahara, dan RH tidak mau membuka hal ini secara terang benderang, pastinya juga saat pemeriksaan kasus dana Pilkada itu pun terungkap di situ, karena semua pemakaian uang jelas dalam dokumen pengguna anggaran,” bebernya.
Jadi, lanjut Gurium, APH perlu melihat hal ini sebagai pintu masuk dalam melakukan penyelidikan. Karena semuanya sudah terbuka ke ruang publik.
“Ini kita mau butuh atensi penegak hukum, berani masuk usut tidak. Karena sudah jelas-jelas para tersangka ingin menghindari pemeriksaan KPU maka ada yang tidak beres. Untuk itu kita dukung APH segera periksa kasus ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolres Buru, AKBP. Sulastri Sukidjang, mengaku, motif pembakaran kantor KPU ini adalah untuk menghindari pertanggungjawaban anggaran Pilkada 2024 senilai Rp. 33 M. “Motifnya adalah untuk menghindari pemeriksaan penggunaan anggaran Pilkada 2024 dari KPU RI, berupaya untuk menghilangkan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran Pilkada”, ujar Kapolres, Sabtu, (19/4)
Kapolres menjelaskan, bendahara RH berperan sebagai dalang atau otak pembakaran sekaligus yang menyiapkan logistik, sedangkan eksekutor adalah AT dibantu SB.
Kronologis kejadian, SB membawa minyak tanah dan bensin 4 gen yang sudah disiapkan kemudian diserahkan kepada AT. AT masuk lewat jendela belakang ruang rapat KPU yang sudah dibuka sejak awal.
Sampai di dalam kantor KPU, AT menyiram bagian bawah dengan bensin dan minyak tanah kemudian memanjat naik ke plafon dan seluruh plafon disiram juga dengan minyak tanah tanah dan bensin setelah itu menunggu waktu yang tepat untuk dibakar.
Kata Kapolres, kedua eksekutor, SB dan AT tidak dibayar oleh RH. Keduanya bersedia melakukan pembakaran karena merasa berhutang budi kepada RH.
Kapolres menambahkan, Polres Buru sampai saat ini masih melakukan pengembangan kasus dan menyelidiki kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.(Rm-06).
Discussion about this post