Referensimaluku.id, Ambon – Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Wakil Gubernur (Wagub) adalah pembantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Hak prerogatif domain menjadi kompetensi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Secara etika, wagub dilarang membuka rahasia jabatan ke publik hanya soal bagi-bagi proyek dan penempatan jabatan pejabat eselon II, III dan IV.
Apalagi, “mulut lancang” untuk menyenangkan tim suksesnya. Padahal, apapun masalahnya, wagub harus selalu berkoordinasi dengan gubernur. Bukan mencurahkan isi hati tak bermutu ke publik. Isi hati yang sifatnya “kekanak-kanakan”.
Sangat tidak etis seorang wagub “curhat” di media sosial (medsos) hanya karena tak mampu mengatasi keluhan beberapa pemuka agama yang datang menyodorkan proposal. Bukankah pos anggaran wagub juga ada? Pejabat publik yang suka curhat di medsos adalah gambaran minor anak pasar yang “mulutnya ember”, ceplas-ceplos tanpa makna ibarat pisau tajam bermuka dua.
PERLU CONTOHI ORNO.
Belajarlah dari sikap elegan mantan Wagub Maluku Barnabas Orno. Orno yang “dipinang” Murad Ismail masih dalam jabatan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) aktif dua periode. Orno tidak datang dengan saku kosong. Dia juga punya uang.
Saat debat publik calon Gubernur dan Wagub Maluku pada medio 2019 silam, Orno tampil perkasa di saat Murad Ismail tak mampu berbicara apa-apa. Sekalipun Orno ikut menyokong keberhasilan Murad, tapi Murad lupa diri. Murad menendang Orno. Seluruh hak-hak Orno dipangkas habis. Dia sama sekali tak diberikan kesempatan memberikan sambutan di event pemerintahan maupun keagamaan yang menjadi wilayah wagub.
Nyaris seluruh proyek dikerjakan barisan dan keluarga Murad. Orno lebih banyak kerja diam di rumah kediamannya. Tapi, luar biasanya, selama lima tahun dampingi Murad, Orno tak pernah curhat ke media massa maupun medsos. Orno tetap menjaga etika dan rahasia jabatan sekalipun tidak dihargai Murad.
Bukan soal takut dicaci-maki Murad yang hobinya maki-maki orang atau takut tekanan lain. Ini soal kultur politik santun yang melahirkan dan membesarkan Orno.
Orno adalah personifikasi elite politik yang tetap menjaga rasa dan fatsun politik. Sebab, dia datang dari negeri yang mengagungkan penghormatan terhadap pemimpin yang dipilihnya. Perilaku Orno berbanding 180 derajat dengan penggantinya, wagub Maluku saat ini.
Suksesor Orno diberikan seluruh haknya, mayoritas keluarganya diberikan jatah ke Timur Tengah untuk beribadah, timsusnya diberikan proyek, mengurusi kepentingan politik pribadi dan usaha perkebunan pribadi di Pulau Seram, masih tetap diberikan anggaran daerah padahal itu urusan pribadi. Semua hak diberikan termasuk hak memberikan sambutan pemerintahan. Kurang baik apa Gubernur Maluku saat ini. Air susu dibalas air tuba. “Bisa bikin diri tapi jangan lupa diri,” pesan orang tatua dulu-dulu di meja makan.
INI BUKAN SINETRON.
Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan Herman Siamiloy mengatakan percepatan pembangunan di berbagai sektor seperti, kemiskinan, konektifitas antarpulau dan pelayanan dasar masyarakat pasti membutuhkan stabilitas pemerintahan.
“Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah daerah saat ini diperhadapkan dengan beban pembangunan yang berat akibat melemahnya transfer pusat dan proyeksi menurunnya Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah telah melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat atas persetujuan DPRD namun masih menuai pro dan kontra. Di tengah pro dan kontra pinjaman tersebut oleh segelincir orang, seharusnya Gubernur dan Wagub menyatukan persepsi untuk menjalankan visi dan misi saat kampanye.
Namun, beberapa hari yang lalu masyarakat dibebani dengan pernyataan Wagub Maluku bahwa Pemerintahan 2025 ini tidak produktif. Namun sayangnya pak Wagub tidak langsung menyebut apa alasannya,” ulas Siamiloy kepada Referensimaluku.id di Ambon, Rabu (3/12).
“Wagub mengatakan begini,Beta mau bilang untuk Rakyat Maluku tetapi nantikan saja episode berikutnya.Itu berarti ada episode selanjutnya. Pertanyaannya “Mengapa Wagub tidak langsung mengatakan apa alasannya.
Ini kan bukan permainan sinetron sehingga masih ada episode selanjutnya”.
Menurut Herman, sebagai Wakil Kepada Daerah seharusnya Wagub menjaga etika komunikasi dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik karena bisa saja menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Patut diduga bahwa ini konflik politik untuk kepentingan pribadi karena Gubernur dan Wagub itu satu paket saat Pilkada sehingga selain bekerja bersama-sama mereka juga harus kerja sama. Tetapi terhadap masalah ini ada kesan bahwa hanya bekerja bersama-sama, tetapi tidak kerja sama”.
“Andaikata ada perbedaan pandangan mengenai kesepakatan awal dan atau dukungan dari elite dan kelompok kepentingan tertentu maka harus diselesaikan secara internal dan tidak harus disampaikan ke ruang publik (media sosial)”.
“Perlu digarisbawahi bahwa saat Pilkada 2024 yang lalu sebagian besar masyarakat Maluku di 11 Kabupaten/Kota menjatuhkan pilihan kepada bapak berdua dan (masyarakat) berharap kedua bapak ini dapat mempercepat pembangunan di Maluku dalam berbagai sektor selama lima tahun ke depan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku”.
“Sebagai Pemerhati Sosial saya mengimbau para elite tidak mempolitisir pernyataan Wagub secara berlebihan karena beliau juga manusia biasa bahkan sudah mengklarifikasi pernyataan tersebut,” tutup Siamiloy. (Tim RM)
Discussion about this post