Refmal.id,Ambon –Pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, tidak berlangsung sehat atau menyalahi patron Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Di frasa “bebas” dari istilah LUBER itu, seyogianya seluruh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya harus bebas tanpa tekanan (intimidasi) sebelum menyampaikan hak politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum (pemilu) serentak, Rabu (14/2/2024).
Ternyata situasi ini terjadi di 17 kecamatan di Kabupaten MBD di mana seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honor (honorer) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berikut keluarga mereka ditekan oknum penguasa untuk memenangkan calon anggota legislatif nomor urut 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan VII Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD.
“Sebulan sebelum pemilihan katong dipaksa untuk harus coblos adik Bupati MBD. Katong diancam. Kalau tidak pilih, maka akan dimutasi ke pulau-pulau yang tak ada sinyal dan akan dirumahkan. Jadi, kita pilih karena terpaksa,” beber sejumlah ASN dan honorer Pemerintah Kabupaten MBD kepada referensimaluku.id via WhatsApp, Kamis (15/2).
Menurut sumber-sumber yang tak ingin namanya dipublikasikan itu, ancaman dan tekanan itu tak main-main karena beberapa bulan sebelum pemilu sudah ada beberapa ASN yang dimutasikan dari Tiakur ke Wetar, Pulau Dai, dan sejumlah pulau lain di MBD. “Pemerintahan MBD kali ini sadis. Seluruh lawan politik dihabisi tanpa ampun hanya karena bisikan pembisik di meja makan. Honoli hanya sebatas kata pemanis di ujung sloki sopi,” tuding sumber-sumber tersebut. Hingga berita ini dipublikasikan belum ada klarifikasi pejabat Pemkab MBD. (RM-04/RM-08/RM-06)
Discussion about this post