Referensimaluku.Id.Ambon– Dosen Universitas Pattimura Ambon Doktor Abraham Tulalessy menyebutkan Lumbung Ikan Nasional (LIN) hanya wacana bohong (hoaks) Pemerintah Pusat (Pempus) untuk Provinsi Maluku.
Hal tersebut diungkapkan saat dia berbicara sebagai pemateri dialog LIN dan Masa Depan Laut Maluku dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ambon, Maluku, Kamis (28/10).
“Sampai oras (sekarang) ini presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2 periode, dan presiden Jokowi 2 periode, LIN Maluku hanya jadi hoaks Jakarta untuk Maluku,”ujarnya saat jadi pembicara Dialog LIN Forum Pemuda Muslim Indonesia (FPMI) Maluku.
Meski, kata Tulakessy dirinya menjabat dosen tetap di Unpatti Ambon namun ia tak kendor memberikan kritik pada Pempus terkait LIN.
“Saya tak takut mati. Di mana-mana saya kampanyekan itu hoaks Jakarta untuk Maluku,”cetusnya.
Kenapa LIN itu hoaks Jakarta, Tulalessy menyebutkan karena salah satu persyaratan membangun infrakstur LIN di Maluku harus punya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) untuk mengekspor langsung ikan.
Padahal di Indonesia, PPS cuma ada di Bali dan Sumatera.
Sementara Maluku hanya punya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui Ambon, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dan sepuluh Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
“Mau apa, kalau hanya PPN dan PPI tanpa PPS, tak ada gunanya,”ucapnya prihatin.
Tulalessy meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar tak menguras tenaga dan mengeluarkan banyak anggaran daerah demi LIN yang tak pasti. Mendingan, saran Tulalessy, anggaran tersebut diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan di Maluku.
Tulalessy berujar pusat perdaratan ikan terbesar di dunia berada di Sumatera sementara dari sebelas Wilayah Pelabuhan Perikanan (WPP) di Indonesia, Maluku hanya punya tiga (WPP) dan total produksi perikanan di Maluku hanya 30 persen dari sepertiga produksi ikan di Indonesia.
“Padahal ikan tuna terbaik di dunia dari laut Maluku,”ujarnya.
Tulalessy menduga Jakarta tengah melakukan praktik kejahatan berupa merampok sumber daya laut Maluku secara legal dengan membuat regulasi.
“Mereka pandai membuat regulasi untuk merampok kita punya hak. Apa regulasinya, yakni pengurusan izin penangkapan ikan di atas 30 ton di Jakarta,”katanya.
“Nelayan di Maluku hanya melaut dengan ketinting, melebihi ketinting izinnya di Jakarta dan nelayan hanya mencari ikan sekitar 12 mil, di atas 12 mil izin di Jakarta,”imbuh dia.
Doktor jebolan Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam ini mengatakan Pempus membuat regulasi pertama pembatasan kapasitas kapal penangkap ikan dan kedua batas wilayah di atas 12 mil untuk menyulitkan Maluku dan memiskinkan Maluku.
Tak heran, jika Menteri KKP Susi Punjiastuti pernah menyuplai 1.498 kapal ikan dari Cirebon dan berpangkalan di Kabupaten Kepulaun Aru, Maluku.
“Jadi segala proses izin berproses di sana, mulai dari izin kapal hingga Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), izin hanya tiga hari keluar dari KPP,”
“Kalau di Maluku, gubernur dan bupati hanya mengeluarkan rekomendasi kepada KKP,”tandasnya.
Menteri Susi Pujiastuti pernah melontarkan harta Maluku sempat dicuri per tahun Rp. 40 triliun dari laut Arafura saat berbicara dalam kunjungan kerja di PPN Tantui Ambon pada 14 Desember 2014.
“Bayangkan saja laut Arafura saja Rp.40 triliun, bagaimana dengan laut Banda, laut Seram dan laut Buru yang dicuri, harta yang dirampok bisa mencapai Rp300 triliun lebih,”katanya.
“APBD Maluku setahun baru Rp 3 Triliun itu pun bersungut dan mengamuk baru pempus kasih naik sedikit, sebelum mengamuk APBD Maluku bertahan diposisi Rp. 1,5 dan Rp 1,8 T. Orang Jakarta tahu orang Maluku itu penakut semua,”ujarnya.
Tulalessy menyatakan ikan di laut Maluku sudah hilang dicuri di depan mata rakyat Maluku senilai ratusan triliun rupiah.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudioyono saat meresmikan Sail Banda 2010 berjanji akan memberikan LIN untuk Maluku.
“Sampai oras ini SBY 2 periode, LIN hoaks terus, sampai era Jokowi 2 periode LIN Maluku juga hoaks,”tuturnya.
Tulalessy menambahkan Maluku punya laut terkaya di dunia bahkan di laut 11 kabupaten/kota di Maluku bisa menghidupi 11 negara di dunia.
Sejak 1937, Belanda pernah mengeksploitasi ikan secara ilegal di laut Banda dengan mengirim sepuluh kapal ikan.
Lalu 1969, Presiden Soekarno bersekongkol dengan pemerintahan Jepang kembali merampok kekayaan ikan di laut Banda.
Perampokan harta laut Maluku terus mengemuka setelah Soekarno tumbang dan digantikan Soeharto yang berkuasa sejak 1967. Soeharto dan Jepang kembali membuat perjanjian kerja sama yang bernama Sail Banda 5. Tujuannya, untuk membabat habis laut di Banda Kabupaten Maluku Tengah selama 20 tahun.
Kala itu, mereka membangun Perusahaan Mina Kartika, Perusahaan Topika, Perusahaan Makro Min dan Perusahaan Nusantara. Ketiga perusahaan tersebut berlokasi di Kota Ambon, Maluku.
“Bangunan perumahan dan kantor masih berdiri kokoh di Kudamati dan Kate-kate,”imbuh dia menjelaskan.
“Saya berani mengatakan Soeharto dan Jepang merampok laut Banda setelah mereka membangun tiga perusahaan itu selama 20 tahun,”ucapnya.
Kala itu, Gubernur Maluku Johanes Latuharhary periode 1950-1955 sempat membangun pabrik ikan tuna Maluku di Galala, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Ambon.
Perusahaan besutan politikus dan perintis kemerdekaan itu sempat beroperasi namun tak bertahan lama setelah Soeharto memutuskan untuk menutup aktivitas pengelolaan ikan lantaran tak punya fasilitas packing ikan kaleng.
Dari Seokarno-Soeharto, SBY hingga Jokowi Maluku masih menempatkan posisi termiskin di Indonesia.
Tulalessy mengklaim Jepang sebagai negara terkaya di dunia hingga pembangunan Bendungan Jati Bogor karena melakukan perampokan kekayaan di laut Banda selama 20 tahun. SUPM terbaik se-asia di Jakarta digadang-gadang bersumber dari hasil pencurian ikan di Maluku.
“Itu semua yang dibangun dengan hasil perampokan dari harta Maluku di laut Banda,”tuturnya.
Per Jumat 5 Februari 2021 tiga pembantu Presiden RI Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan pembangunan Ambon New Port sebagai LIN.
Tiga menteri yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Mereka melihat langsung lokasi pembangunan pelabuhan dan perikanan seluas 300 hektar untuk pembangunan LIN dan proyek Ambon New Port seluas 700 hektar di Desa Liang dan Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Gelombang aksi warga pun mengemuka setelah proyek strategis nasional itu rencana akan menggusur permukiman penduduk yang mendiami pesisir pantai Salahutu.
Beragam penolakan terhadap Ambon New Port dan LIN Maluku dikomandankan warga dan Aliansi Masyarakat Pesisir Maluku salah satunya warga asal Pulau Haruku Yusuf Sangadji.
Ia memprotes dengan cara aksi berenang sejauh 3 kilometer dengan membentengkan Bendera Merah Putih dari Desa Wai menuju Pulau Pombo pada Senin (6/8).
Aksinya pun mendapat dukungan warga pesisir pantai terhadap penolakan Ambon New Port sebagai LIN.
Tak hanya berenang membawa pesan protes. Warga di Dusun Ujung Batu, Batu Naga dan Batu Dua, Desa Wai, Salahutu Maluku Tengah pun protes. Mereka membawa spanduk dan baliho sebagai bentuk protes untuk penolakan penggusuran dengan perjanjian ganti rugi lahan. (RM-07)
Discussion about this post