Referensi Maluku
No Result
View All Result
  • NASIONAL
  • MALUKU
    • AMBON
    • KKT
    • MALRA
    • MALTENG
    • MBD
    • SBB
    • SBT
    • TUAL
    • ARU
    • BURSEL
    • BURU
  • DESA
  • HUKRIM
  • RAGAM
  • OLAHRAGA
    • LIGA 3 MALUKU
    • ALL SPORT
  • OPINI
  • EDITORIAL
  • LOKAL
Youtube
Facebook
  • NASIONAL
  • MALUKU
    • AMBON
    • KKT
    • MALRA
    • MALTENG
    • MBD
    • SBB
    • SBT
    • TUAL
    • ARU
    • BURSEL
    • BURU
  • DESA
  • HUKRIM
  • RAGAM
  • OLAHRAGA
    • LIGA 3 MALUKU
    • ALL SPORT
  • OPINI
  • EDITORIAL
  • LOKAL
No Result
View All Result
Referensi Maluku
Home Nasional

Kans Kasrul Selang Kembali Sekprov Maluku “Hilang Jalan”?

August 7, 2021
in Nasional
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsappShare on Email

Referensimaluku.id.Ambon. Koar Pemerintah Provinsi Maluku mengembalikan Kasrul Selang dalam jabatan Sekretaris Provinsi Maluku hanya “Lips Service” atau Not Action Talk Only (NATO). Jeda waktu 15 hari sesuai norma teknis hanya bualan sang pemimpi di bilik rindu dendam politik kekinian Maluku.

Baca Juga

Wujudkan Komitmen Panglima TNI, Pangdam XVIII/Kasuari Gandeng SKK Migas -KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan.

Kunjungi Gereja di Sekitar Kota Bogor, Presiden Ucapkan Selamat Natal bagi Umat Kristiani

BRIN Selenggarakan Simposium Internasional Pertama Ekosistem Laut Timur Indonesia (ISEIME) 2022

Terhitung sejak dinonaktifkan pada akhir Juli 2021 di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ambon, Kasrul toh santai saja ngopi dengan wartawan Cimeng di Kafe Lela Baru di Jalan seputaran Ambon Plaza.

Jadi atau tidaknya kans Kasrul kembali ke Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku relatif tergantung aturan normatif yang ada. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid menyatakan polemik akan status lamanya seseorang menjabat sebagai Pelaksana tugas harian (Plh) terkhusus di tubuh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku hanya bisa selesai, bila mana telah aktif secara normal Sekprov definitif. Sebab, jabatan Plh Sekprov Maluku yang kini diamanahkan kepada Sadli Lie, bersifat tentatif.

Soal kapan seseorang menjabat Plh berakhir sejalan dengan adanya Sekprov definitif, terang Bachmid jika dilihat dari sudut pandang (optik) Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, secara yuridis perlu untuk dijelaskan dan didudukan dalam struktur hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang terkait sengan peristiwa hukum administratif yang terjadi saat ini.

Bachmid mengajukan pertanyaan hipotesa apakah Plh Sekprov cuman menjabat selama 15 hari?Ataukah lebih? Untuk kepentingan itu, menurut Bachmid, berdasarkan rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah sama sekali tidak mengatur batas waktu serta sejauh mana Plh Sekprov melaksanakan tugas-tugas rutin Sekretaris Daerah (Sekprov).

“Jika kita menggunakan metode penafsiran hukum secara sistematis berdasarkan ketentuan norma Pasal 4 Perpres No. 3/2018 disebutkan bahwa Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila; sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau; dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

“Artinya, ujar Bachmid, dalam konteks ini, kepala daerah/Gubernur selaku PPK maupun sebagai Wakil Pemerintah Pusat menunjuk pelaksana harian apabila Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja, atau dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekretaris Daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah.

“Jadi, dengan demikian 15 hari kerja merupakan salah satu syarat kondisi faktual atau “Ipso Facto” tidak berfungsinya atau tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya oleh Adresat Sekretaris Daerah dalam kurun waktu kurang dari 15 hari, sehingga dengan demikian kaidah 15 hari kerja tidak dimaksudkan sebagai “time limit” bagi PlhSekda untuk melaksanakan tugas rutinnya.

Sebab, secara normatif jika ditafsirkan secara hati-hati, norma tersebut dapat dikaitkan serta mempunyai korelasi aktif dengan ketentuan norma Pasal 5 Perpres No. 3/2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.” Hal ini jelas sebagaimana dalam rumusannya, dalam ketentuan Ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.Ayat (3) Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

“Serta ayat (4) Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Bahwa Mendasari konstruksi pengaturan diatas,maka tentunya PLH Sekda dapat menjalankan tugas-tugas rutin sampai dengan di aktifkan kembali Sekda definitif, atau ada kebijakan lain oleh Gubernur sebagai PPK maupun Wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan persetujuan Mendagri untuk menunjuk Penjabat Sekretaris Daerah,semua kondisi serta kemungkinan kebijakan seperti itu sangat mungkin terjadi sesuai kebutuhan serta pertimbangan teknis pemerintahan, dan pada hakikatnya Gubernur berwenang penuh atas hal itu, kapan pun dia mau sesuai kebutuhan maka tentunya secara hukum dapat dibenarkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat mendasar, cermat dan mendalam,” simpul mantan Pengacara Presiden Jokowi pada saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi tahun 2019 lalu. (RM-03/RM-04)

ShareTweetSendSend

BERITATERKAIT

Wujudkan Komitmen Panglima TNI, Pangdam XVIII/Kasuari Gandeng SKK Migas -KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan.

Wujudkan Komitmen Panglima TNI, Pangdam XVIII/Kasuari Gandeng SKK Migas -KKKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan.

by admin
January 13, 2023
0

Referensimaluku.id.Ambon- Dalam menindaklanjuti arahan Panglima TNI Laksamana TNI...

Kunjungi Gereja di Sekitar Kota Bogor, Presiden Ucapkan Selamat Natal bagi Umat Kristiani

Kunjungi Gereja di Sekitar Kota Bogor, Presiden Ucapkan Selamat Natal bagi Umat Kristiani

by admin
December 25, 2022
0

  Referensimaluku.id,-Bogor-Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah gereja yang...

BRIN Selenggarakan Simposium Internasional Pertama Ekosistem Laut Timur Indonesia (ISEIME) 2022

BRIN Selenggarakan Simposium Internasional Pertama Ekosistem Laut Timur Indonesia (ISEIME) 2022

by admin
November 24, 2022
0

Referensi Maluku.id,-Ambon- Ekosistem laut telah diakui sebagai jasa...

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu 2024 Propinsi Maluku

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu 2024 Propinsi Maluku

by admin
October 25, 2022
0

Referensimaluku.id.Ambon -- Pemilu umum yang berkwalitas dan bermartabat...

Ketua Gerakan Pemuda Jayapura: Tidak Ada yang Angkat Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Seluruh Papua 

Ketua Gerakan Pemuda Jayapura: Tidak Ada yang Angkat Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Seluruh Papua 

by admin
October 9, 2022
0

Referensi Maluku.id,-SENTANI – Papua ini bukan hanya milik...

Akademisi Uncen Papua Imbau Lukas Enembe Ikuti Jejak Nelson Mandela

Akademisi Uncen Papua Imbau Lukas Enembe Ikuti Jejak Nelson Mandela

by admin
October 8, 2022
0

Referensi Maluku.id,-JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka...

Next Post
Longboat Nelayan  28 Penumpang Tenggelam, Satu Hilang

Longboat Nelayan 28 Penumpang Tenggelam, Satu Hilang

Debut Manusia 100 Juta Pound, di Rusak Kelechi Iheanacho

Debut Manusia 100 Juta Pound, di Rusak Kelechi Iheanacho

Discussion about this post

Popular Stories

  • Lima ABK Sabuk Nusantara 103 Babak Belur Dihajar Oknum TNI dan Brimob, Yermias Minta Danyon dan Dansat Bersikap

    Lima ABK Sabuk Nusantara 103 Babak Belur Dihajar Oknum TNI dan Brimob, Yermias Minta Danyon dan Dansat Bersikap

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Delapan Wakil Rakyat Maluku di Senayan Membisu dan “Omong Kosong”, Anggota DPR RI Asal Sulut Bantu Heins Songjanan Siap Dilantik Tamtama TNI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Brigjen Amino Carataker Walikota Ambon

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jebolan SMA Negeri 4 Ambon yang Kini Juara Dunia Tinju

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sejumlah Aset Pada Bagian Umum Pemkot Ambon Digelapkan 

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedomam Media Cyber

© 2022 referensimaluku.id

No Result
View All Result
  • NASIONAL
  • MALUKU
    • AMBON
    • KKT
    • MALRA
    • MALTENG
    • MBD
    • SBB
    • SBT
    • TUAL
    • ARU
    • BURSEL
    • BURU
  • DESA
  • HUKRIM
  • RAGAM
  • OLAHRAGA
    • LIGA 3 MALUKU
    • ALL SPORT
  • OPINI
  • EDITORIAL

© 2022 referensimaluku.id

error: Content is protected !!