Referensimaluku.id, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/2/2026).
Dalam arahannya, Lewerissa menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, khususnya pada poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, terutama pada agenda penurunan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan.
“Swasembada pangan tidak boleh dimaknai semata-mata beras sebagai pangan utama. Kita harus mendorong penguatan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Maluku,” tegasnya.
Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan lokal potensial yang perlu terus dikembangkan, antara lain sagu, ubi kayu, sukun, hotong, dan jagung sebagai sumber karbohidrat alternatif masyarakat Maluku.
Lewerissa menempatkan pembangunan pertanian sebagai program strategis daerah yang harus dikerjakan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.
Dalam Rakor tersebut, beberapa prioritas nasional pembangunan pertanian turut menjadi perhatian bersama, di antaranya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui jaminan pasokan bahan pangan di masing-masing daerah.
Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan juga menjadi fokus utama. Hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan dapat masuk sebagai Proyek Strategis Nasional dan saat ini sedang berproses di Bappenas.
Pada tahun 2026, Provinsi Maluku juga memperoleh alokasi hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala yang akan dikembangkan melalui PTPN I Regional VIII di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, pengembangan ayam terintegrasi akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota.
Lewerissa menekankan perlunya koordinasi intensif untuk menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar program hilirisasi dapat berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dirumuskan pembangunan pertanian yang berbasis pada penguatan pangan lokal dan hilirisasi komoditas, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian 2026 menekankan tiga fokus utama, yakni sinkronisasi program strategis daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian, serta kesiapan daerah dalam mendukung intensifikasi komoditas pertanian dan peternakan. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
“Hari ini kami menekankan sinkronisasi program strategis daerah, terutama untuk mendukung MBG dan penguatan pangan lokal. Komoditas seperti sagu, umbi-umbian, telur, daging ayam, sayur dan buah harus kita siapkan dari sekarang agar daerah benar-benar siap menjadi penopang kebutuhan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Ilham menyampaikan bahwa akan ada rapat lanjutan yang melibatkan para Bupati dan Wali Kota guna memastikan langkah percepatan berjalan konkret dan terintegrasi dengan program nasional. Ia juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan masih dalam kondisi aman, meskipun beberapa komoditas seperti telur, ayam, bawang merah, dan cabai masih didatangkan dari luar daerah.
“Kita akui Maluku belum sepenuhnya mandiri untuk beberapa komoditas, sehingga masih ada pasokan dari luar. Namun stok dalam kondisi cukup dan terkendali. Kami juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena kebutuhan pokok dipastikan aman,” tegasnya.
Rakor Pembangunan Pertanian Tahun 2026 dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Maluku. (RM-02)
Discussion about this post