Referensimaluku.id,Tiakur — Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali menjadikan cuaca ekstrem sebagai alasan atas habisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Tiakur. Dalih tersebut disampaikan dengan merujuk pada terganggunya distribusi BBM ke wilayah kepulauan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
Namun, alasan tersebut dinilai tidak sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Krisis BBM yang terus berulang justru menyingkap lemahnya tata kelola energi daerah, minimnya transparansi pemerintah, serta buruknya perencanaan dan mitigasi risiko krisis energi.
Padahal, karakter geografis Kabupaten MBD sebagai wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan distribusi tinggi seharusnya telah lama menjadi dasar penyusunan kebijakan energi yang matang dan antisipatif.
Pantauan ReferensiMaluku.id, Jumat (30/1/2026), menunjukkan SPBU Kota Tiakur dipadati kendaraan roda dua dan roda empat. Meski demikian, aktivitas penjualan BBM sama sekali belum berjalan. Akses masuk ke area SPBU masih ditutup menggunakan penghalang.
Di lokasi, hanya terlihat sebuah kursi plastik diletakkan di tengah jalur masuk SPBU, disertai secarik kertas berisi pengumuman bertuliskan: “Mohon maaf, BBM Pertamax sedang dalam pengiriman. Pelayanan akan kembali berjalan setelah kapal tiba. Terima kasih.”
Ironisnya, pengumuman tersebut tidak mencantumkan kepastian waktu kedatangan BBM, tidak menjelaskan kondisi stok jenis BBM lainnya, serta tidak memberikan kejelasan bagi masyarakat yang sangat bergantung pada BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini memicu keluhan warga.
Seorang warga Tiakur mengaku telah berulang kali mendatangi SPBU tanpa mendapatkan kepastian.
“Kami datang dari pagi, tapi BBM belum juga ada. Tidak ada kejelasan kapan dibuka. Kalau begini terus, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan para sopir angkutan kota (angkot) yang menggantungkan hidup dari operasional harian. Kekosongan BBM memaksa sebagian sopir menghentikan aktivitas dan kehilangan sumber pendapatan.
“Kalau BBM kosong begini, kami sopir mau hidup dari mana? Tidak bisa narik, tidak ada pemasukan. Pemerintah jangan cuma kasih alasan cuaca, tapi harus kasih solusi yang jelas,” kata seorang sopir angkot dengan nada kesal.
Dampak kelangkaan BBM juga dirasakan nelayan kecil yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar mesin tempel. Tidak tersedianya BBM membuat mereka gagal melaut dan kehilangan penghasilan harian.
“Kami nelayan pakai bensin. Kalau BBM tidak ada, kami tidak bisa melaut. Hari ini tidak ada hasil sama sekali,” ujar seorang nelayan di Tiakur.
Selain nelayan dan sopir angkot, para tukang ojek turut terdampak langsung. Tanpa akses BBM, mereka terpaksa menghentikan aktivitas dan kehilangan pendapatan.
“Hari ini kami tidak bisa ojek karena tidak ada bensin,” keluh seorang tukang ojek.
Parahnya, pernyataan pemerintah justru menimbulkan tanda tanya. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda MBD, Imanuel Maupula, sebelumnya menyebutkan bahwa pasokan BBM diperkirakan tiba di Pulau Moa pada Selasa (27/1/2026) atau Rabu (28/1/2026).
“BBM sudah dalam perjalanan dan diperkirakan tiba di Pulau Moa hari Selasa atau Rabu,” ujarnya kepada pers sebagaimana dikutip dari BalobeNews melalui sambungan WhatsApp, Jumat (23/1/2026).
Namun hingga Jumat (30/1/2026), SPBU Kota Tiakur masih belum beroperasi dan masyarakat belum mendapatkan kepastian. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan lemahnya koordinasi, pengawasan, dan transparansi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Berulangnya krisis BBM di MBD menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan cerminan kegagalan tata kelola energi daerah yang belum berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. (RM-05)
Discussion about this post