Oleh : Yohansli Noya
Mahasiswa S2 Teknik Geofisika
Institut Teknologi Bandung
Referensimaluku.id,- Pesona Jembatan Merah Putih yang membuat wajah Kota Ambon semakin cantik perlahan mulai menimbulkan rasa kekuatiran bagi para pengendara roda dua yang melewati Jembatan tersebut akibat angka kejahatan dan kematian yang terus meningkat, biaya perawatan jembatan dengan panjang 1.140 meter serta tinggi 34 meter tersebut juga dinilai kurang layak, lantaran pasca diresmikan tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, beberapa lampu jalan yang seharusnya menerangi saat malam hari juga tidak berfungsi dan rusak, serta kurangnya CCTV (Closed Circuit Television), sehingga membuat masyarakat was-was, walau memang JMP sangat membantu untuk mempersingkat akses Poka Galala ke Bandara Pattimura dan ke Negeri-negeri di Jazirah Leihitu Pulau Ambon maupun sebaliknya.
Publik tentu masih ingat dengan Kematian Muhammad Husein Suat Ratuanik alias Sein Ratuanik (23 tahun) Kamis, 11 February 2021 dan La Tole alias Firman Ali (20 tahun), Kamis, 19 Agustus 2021, keduanya merupakan warga Kota Ambon yang harus meregang nyawa di Jembatan Merah Putih disaat usinya masih belia, sehingga membawah kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga mereka. Untuk itu Jembatan mewah yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 779,2 miliar itu selain mempercantik wajah kota dan memudahkan akses masyarakat, juga harus memberikan rasa aman bagi warga Kota Ambon dan para pendatang yang mengaduh nasib dan menempuh pendidikan di Kota ini, sehingga citra Kota ini menjadi baik lagi, agar pemerintah juga tidak hanya terksesan mengejar berbagai penghargaan publik tapi angka kriminilitas meningkat.
“Pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku harus bersikap reaktif dan solutif menyikapi persoalan yang terjadi, ini bukan kebutulan, sebab bukan kali ini saja JMP dijadikan instrumen kejahatan dan pembunuhan, Pak Wali dan Pak Gub harus segera ambil langkah untuk menggandeng stakeholder pada level eksekutif dan legislatif agar dapat melobi Pemerintah Pusat untuk pemasangan CCTV di JMP, karena dibangun memakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), jadi itu memang merupakan wewenang pusat. Tapi Ambon kedepan harus dan terus jadi laboratorium perdamain, untuk itu kota ini harus memberikan rasa aman dan nyaman, apalagi kota ini tidak punya SDA yang melimpah, jadi kedepan sektor pendidikan, kesehatan, bisnis dan parawisata harus menjadi sektor dengan skala prioritas, dan itu bisa terwujud kalau stabilitas keamanan yang menunjang pembangunan dapat tercipta,” tegas Yohansli Noya, selaku Ketum Umum Forum Pemantau Kebijakan Pemerintah (FAKTA) Provinsi Maluku.
Permasalahan keamanan ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian saja dalam upaya pencegahan aksi kriminalitas di kota Ambon, mereka tentu harus didukung dengan kebijakan anggaran dari Pemkot dan Pemprov, agar dapat bertugas ekstra pada jam malam hari di JMP, Satuan Polisi Pamong Praja bahkan pembentukan kewang sampai tingkat paling bawah juga harus turut berpartisipasi, karena ini juga merupakan tugas kita semua.
Jadi kewaspadaan dan pencegahan tentu dapat dilaksanakan dengan menggiatkan patroli. Pemkot dan Pemprov pun juga harus menambah titik pemasangan kamera pengawas atau kamera cctv untuk merekam setiap kejadian yang terjadi di Jembatan Merah Putih, visi misi Pak Wali untuk membuat Kota Ambon terang di malam hari juga harus dapat diterapkan di JMP agar benar-benar terang, untuk itu koordinasi Pemkot, Pemprov dan Pempus harus segara disenergikan untuk kenyamanan warga kota. (*)
Discussion about this post