Referensimaluku.id, Ambon – Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Muda Soekarno Cup U-17 Tahun 2026 di Provinsi Maluku memantik perhatian sekaligus kritik tajam dari berbagai pelaku sepak bola lokal. Kendati gairah partai politik dalam menggulirkan kompetisi usia muda dinilai membawa dampak positif bagi pembinaan, namun carut-marut internal Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku yang tak kunjung usai dinilai berpotensi mencederai legalitas teknis atau aturan main di lapangan.
Keprihatinan tersebut dikemukakan langsung praktisi sepak bola sekaligus pemilik klub Hatiwe Kecil atau HK FC, Sinatra Wijaya. Dia menuding Panitia Penyelanggara event tak becus karena sengaja membiarkan oknum-oknum pengurus PSSI Maluku yang telah demisioner atau dibekukan untuk mengontrol dan menjadi perangkat pertandingan resmi turnamen.
“Secara pribadi dan selaku pemilik klub, saya sangat senang, bangga, dan mengapresiasi tinggi pihak-pihak yang masih punya kepedulian besar untuk membina masa depan sepak bola Maluku melalui turnamen kelompok umur ini.
Namun, di sisi lain, saya tidak bisa menutupi rasa prihatin melihat rezim pengurus PSSI Maluku yang lama terkesan belum mau turun tahta,” tegas Sinatra kepada Referensimaluku.id, Kamis (21/5).
Menurut Sinatra, pasca-pembatalan kongres PSSI Maluku serta berakhirnya masa bakti kepengurusan Sofyan Lestaluhu, jajaran struktural di tingkat provinsi hingga seluruh cabang di kabupaten/kota (Askot/Askab) secara legal-formal sudah tidak memiliki wewenang mengatasnamakan organisasi sebelum ada putusan resmi dari pusat. “Keterlibatan perangkat pertandingan yang belum jelas legalitasnya dikhawatirkan memicu persoalan teknis jangka panjang,” sebut dia.
“Panitia pelaksana harusnya proaktif melakukan konfirmasi dan koordinasi langsung dengan PSSI Pusat, bukannya malah terus melangkah menggunakan perangkat pertandingan atau kepengurusan yang nyata-nyata telah dibekukan. Ingat, meskipun turnamen ini mengusung tema atau konsep antar-kampung (tarkam), logo resmi PSSI tetap dipampang dengan jelas di sana.
Artinya, ada marwah dan aturan formal organisasi yang wajib dipatuhi,” tambahnya.
Sinatra mendesak agar induk organisasi tertinggi sepak bola nasional segera mengambil langkah taktis guna menyelamatkan iklim kompetisi di daerah.
“Solusi terbaiknya, kita harus mendorong PSSI Pusat agar sesegera mungkin mengirimkan Pelaksana Tugas (Plt) yang baru untuk mengisi kekosongan kepengurusan dan menata ulang sepak bola di Maluku, atau setidaknya mengirimkan delegasi resmi khusus untuk mengawal turnamen-turnamen penting seperti ini,” paparnya.
Kritik Regulasi Pembatasan Pemain dan Diskualifikasi PSA
Melengkapi sorotan tajam tersebut, pemerhati sepak bola Maluku, Jonry Pirsouw, ikut angkat bicara dan memberikan kritik keras selaku penutup atas karut-marut regulasi di lapangan. Ia secara khusus menyoroti status turnamen Soekarno Cup yang merupakan sebuah open tournament, namun justru menerapkan aturan yang membatasi hak bermain para atlet muda.
Jonry menyayangkan keputusan panitia yang mendiskualifikasi tim PSA hanya karena menggunakan satu pemain Elite Pro Academy (EPA), padahal pemain yang bersangkutan sudah dinyatakan lolos dalam tahapan screening awal.
Piala Soekarno ini namanya open tournament, dan itu bukan agenda resmi PSSI. Jadi kalau panitia membuat syarat bahwa pemain EPA, pemain Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 tidak boleh bermain, itu sangat salah dan keliru. Itu namanya membatasi ruang gerak pemain untuk berkembang. Panpel tak becus,” tegas Jonry.
Ia membandingkan dengan kultur turnamen terbuka di daerah lain seperti Surabaya, Jawa Timur, di mana pemain dari kasta kompetisi manapun bebas berpartisipasi karena esensi dari open tournament adalah kebebasan bertanding secara terbuka.
“PSA ini kan posisinya menang di lapangan, tapi kemudian di-dis (diskualifikasi) dengan alasan memakai satu pemain EPA. Padahal, katong (kita) dari awal seng tahu (tidak tahu) kalau ada aturan sekaku itu, lagipula sang pemain sudah lolos proses screening resmi oleh panitia. Kenapa setelah menang malah dikasih kalah? panitia pakai data SIAP PSSI kaya (seperti) Liga 3 dan Liga 4 saja, itu namanya membatasi pemain,padahal ini open tournament” sesalnya.
Di sisi lain Jonry juga menyesalkan pilihan panitia yang menggunakan perangkat pertandingan Demisioner sebab mengingat Kepengurusan Asprov, Askab dan Askot PSSI yang ada di Maluku semuanya telah Demisioner,” bebernya.
Jonry menilai keputusan tersebut semakin mencederai asas keadilan lantaran panitia terkesan menutup mata terhadap tim-tim lain yang disinyalir juga diperkuat oleh pemain-pemain lepasan Liga kasta atas.
“Sedangkan di sisi lain, ada tim-tim lain yang juga pakai pemain Liga 3, hingga Liga 4, tapi dibiarkan begitu saja. Jadi penegasan beta (saya) di sini, untuk turnamen sekelas Piala Soekarno ini jangan pernah membatasi pemain. Mau mereka dari Liga 3, Liga 4, atau EPA, tidak ada yang salah untuk ikut bermain karena ini turnamen bebas. Kalau terus-terusan membatasi pemain seperti ini, bagaimana sepak bola kita di Maluku mau maju dan berkembang?” pungkas Jonry. (RM-02)
Discussion about this post