REFMAL,-LANGGUR- Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tema ‘Masyakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat’ dilaksanakan di Ballroom Hotel Syafira, Senin (2/6/2025).
Forum ini diikuti oleh 75 peserta perwakilan lintas sektor, mulai dari perwakilan Puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi kesehatan, akademisi, LSM, serta perangkat daerah terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan usulan masyarakat, serta memastikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutannya, berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, hingga pada akhirnya akan mampu menyerap aspirasi, masukan, saran dan rekomendasi, bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara.
Bupati menjelaskan, pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu adalah gambaran keberhasilan pelayanan kesehatan. Evaluasi terhadap indikator pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa, pelayanan di Maluku Tenggara masih perlu untuk ditingkatkan.
Usia Harapan Hidup (UHH), meskipun sudah menunjukkan tren kenaikan secara signifikan, tetapi capaian harapan hidup Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 70,93 tahun masih berada di urutan ke 5 dibanding 11 Kabupaten/Kota di Maluku.
“Stunting tahun 2024 sesuai data e-PPGBM sebesar 15,68 persen, data SSGI sebesar 22 persen. Dari sisi pelayanan kesehatan, evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih terdapat kejadian atau kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita, kematian akibat penyakit menular dan kematian akibat penyakit tidak menular,” rinci Hanubun.
Selanjutnya, pada aspek sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan pra sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih ada yang kondisi keterpenuhannya di bawah 60 persen.
“Data evaluasi ini kemudian harus menjadi rujukan untuk penentuan arah intervensi pelayanan kesehatan di tahun 2026. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah perencanaan harus berbasis pada data,” jelasnya.
Bupati menyampaikan, di awal kepemimpinan periode 2025-2029, ia bersama Wakil Bupati bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, serta distribusi dan keterpenuhan tenaga kesehatan menjadi prioritas.
“Hal ini untuk menjadi perhatian, dalam perumusan kebijakan tahun 2026, sekaligus menjadi referensi untuk perumusan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029,” terangnya.
Kemudian, berkaitan dengan penganggaran bidang kesehatan sebagai bidang prioritas dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, mendapatkan alokasi dana transfer yang cukup signifikan.
“Melalui forum ini, saya harapkan Renja yang disusun agar benar-benar menetapkan rencana kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kurangi belanja-belanja yang sifatnya seremonial, belanja pegawai dan belanja administratif,” pesan Hanubun. (RM-07)
Discussion about this post