REFMAL.ID, Ambon – Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya Marthinus Kerlely menegaskan sebelum, saat maupun sesudah pencoblosan pada 14 Februari 2024 dan perhitungan suara di tingkat kecamatan, tak ada laporan tertulis dari warga tentang dugaan Intimidasi oknum pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honor Daerah (Honda) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memilih dan mencoblos calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Yanzamora “Yani” Noach dan Sauloro “Chau” Petrusz pada pemilihan umum 14 Februari 2014. “Kakak sejauh ini seng ada laporan terkait dengan pemberitaan ini (soal intimidasi) di Bawaslu MBD,” ringkas Kerlely saat menghubungi redaksi referensimaluku.id via WhatsApp (WA), Jumat (17/2) petang.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kisar Selatan Hendra Laudiun juga mengemukakan hal serupa. “Shalom.
Mengenai berita ini kami panwas belum mendapat laporan resmi ke kantor panwas pak,” kilah Laudiun ke media ini di kesempatan terpisah. Sebagaimana diberitakan media siber ini di mana menjelang pemilu serentak 2024, ramai beredar pesan WA di masyarakat MBD soal intimidasi dan ancaman ke Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honor Daerah (Honda) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Desa (kades) dan penjabat kades di 17 kecamatan atau di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Pulau Kisar, Pulau Romang dan Kepulauan Wetar, Dapil I meliputi Pulau Moa, Pulau Leti, Pulau Lakor dan Sermata dan Dapil III membawahi Kepulauan Babar, Masela dan kepulauan Damer, agar memilih dan mencoblos adik Kandung Bupati MBD, Yanzamora “Yani” Noach yang menjadi caleg DPRD Provinsi Maluku nomor urut 2 PDIP dari Dapil VII Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan MBD serta Sauloro “Chau” Petrusz yang merupakan caleg nomor urut 1 PDIP dari Dapil I MBD. Q5 Surat Suara jelas.
Merah meriah oooiii……
Merah meledak oooiii…
ingat… slh pilih itu, bunuh diri sendri. Garis pemerintah sesuai instruksi… PNS yg lahir sg pake sarung yg sg bisa kelihatan semuanya, jangan sampai gagal paham n menangis lae sdh terlambat.” begitu kalimat pesan intimidasi pejabat Pemkab MBD ke ASN, tenaga honda, dan PPPK yang beredar luas di masyarakat.
Di bagian lain, sesuai informasi yang dihimpun media ini menyebutkan seluruh Kades dan penjabat Kades di MBD diteror oknum penguasa setempat yang doyan menegak minuman keras tradisional “sopi” ini untuk harus mengamankan atau meloloskan dua caleg asal PDIP itu ke DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten MBD.
Untuk memuluskan skenario busuk demokrasi di MBD disebutkan kades dan penjabat kades di 17 kecamatan di wilayah yang dulunya di bawah Keresidenan Timor di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu dimodali uang serangan fajar ke masyarakat.
Sungguh ironis. Merebut kekuasaan dengan cara-cara kotor dan “biadab”, tak beradab. Tapi ini fenomena politik terkini di MBD. Lantas pertanyaannya, “Bagaimana kalau instruksi atau intimidasi oknum pejabat MBD tersebut tidak dilakukan?”
“Informasi yang beredar yakni kalau arahan ini tidak jalan, maka kades dan penjabat kades pembangkang akan dimasukan ke penjara karena dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Jadi Kades ditakut-takuti seperti itu,” ungkap beberapa warga MBD ke redaksi referensimaluku.id via WA, Jumat (17/2). I
nformasi lain yang diperoleh referensimaluku.id dari masyarakat di Kecamatan Kisar Terselatan juga mengungkapkan ada pesan elektronik (short message service) via handphone dari penjabat Kades Woorono Albert Tilukay ke masyarakat untuk harus mencoblos Yanzamora “Yani” Noach dan Sauloro “Chau” Petrusz pada pemilu 2024 agar kedua caleg PDIP ini lolos ke legislatif. “P𝙚𝙟𝙖𝙗𝙖𝙩 𝙠e𝙥𝙖𝙡𝙖 D𝙚𝙨𝙖 W𝙤𝙤𝙧𝙤𝙣𝙤 A𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩 T𝙞𝙡𝙪𝙠𝙖𝙮 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝 𝙡e𝙬𝙖𝙩 𝙘𝙝𝙖𝙩 𝙢𝙖𝙨𝙨𝙖𝙣𝙜𝙜𝙚𝙧 𝙪n𝙩u𝙠 𝙢𝙚𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝 𝙘𝙖𝙡𝙚𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙩𝙚𝙣𝙩𝙪. P𝙚𝙟a𝙗𝙖𝙩 Kades Woorono 𝙞𝙣𝙞 𝙠𝙖𝙣 𝘼𝙎𝙉 (𝙜𝙪𝙧𝙪) lalu 𝙠e𝙣a𝙥𝙖 𝙙𝙞𝙖 𝙗i𝙨𝙖 𝙩e𝙧𝙡𝙞𝙗𝙖𝙩 𝙡a𝙣𝙜𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙙a𝙡𝙖𝙢 𝙗𝙚𝙧𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩i𝙠 𝙥𝙧𝙖𝙠𝙩𝙞𝙨. Selaku masyarakat saya 𝙢𝙚𝙧𝙖𝙨𝙖 𝙠𝙚𝙘𝙚𝙬𝙖 𝙙en𝙜𝙖𝙣 𝙩𝙞𝙣𝙙a𝙠𝙖𝙣 atau kejahatan pemilu 𝙞𝙣𝙞, ” ungkap Dedy Tilukay, salah satu warga Woorono ke redaksi media siber ini, Jumat (17/2). Menurut Dedy, terhadap kejahatan pemilu ini dirinya sudah melaporkannya ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) MBD dan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Kisar Selatan, namun laporannya kurang direspons positif dan terkesan sengaja ingin didiamkan. “Ka𝙧e𝙣a saya 𝙨u𝙙a𝙝 𝙡𝙖𝙥𝙤𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙠𝙚 𝙥𝙖𝙣𝙬𝙖𝙨cam Kisar Selatan 𝙟u𝙜a mereka diam dan diduga 𝙩ak𝙪𝙩 𝙗𝙪𝙥𝙖𝙩𝙞 MBD. Jadi media massa merupakan sarana terbaik menyampaikan uneg-uneg ini,” ringkas Dedi. Sementara itu Ketua Panwascam Kisar Selatan Hendra Laudiun yang dikonfirmasi media ini soal temua kejahatan pemilu ini berkelit pihaknya belum memperoleh laporan tertulis dari masyarakat. “Shalom.
Mengenai berita ini kami panwas blm mndapat laporan resmi ke kantor panwascam Kisar Selatan pak,” kilah Laudiun ketika dikonfirmasi media siber ini, Jumat (17/2) siang. Sayangnya Komisioner Bawaslu MBD Anthony Sopacua yang dikonfirmasi mengenai dugaan temuan masyarakat soal kejahatan pemilu tersebut enggan merespons positif sekalipun empat pertanyaan konfirmasi ke nomor ponselnya menunjukkan centang dua atau terkirim. (RM-05/RM-03/RM-07)
Discussion about this post