Referensimaluku.id.Ambon-Ketua Harian (Kethar) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku, Mustafa Kamal, menyatakan pihaknya hanya mengalokasikan anggaran untuk multievent dan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON). Di luar itu termasuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas) bukan merupakan tanggung jawab KONI Provinsi Maluku, tetapi domain kewenangan pengurus cabang olahraga masing-masing. “KONI Provinsi Maluku tidak menanggung anggaran untuk Kejurnas, tetapi hanya untuk multievent seperti Popmal (Pekan Olahraga Provinsi Maluku) dan Pra PON.
Kejurnas itu anggarannya tanggung jawab cabor masing-masing,” kilahnya ketika dikonfirmasi referensimaluku.id via WhatsApp, Selasa (1/11/2022). Menurut Mustafa khusus untuk biaya Kejurnas, jika ada kelebihan anggaran di KONI Provinsi Maluku baru anggaran itu disisipkan ke cabor-cabor yang akan mengikuti Kejurnas.
“Nah, khusus untuk Kejurnas jika ada kelebihan anggaran maka hal itu dapat disisipkan ke cabor-cabor yang akan ikut Kejurnas,” paparnya enteng. Di bagian lain pengamat olahraga Rony Samloy menilai pernyataan Kethar KONI Provinsi Maluku sebagai pernyataan “asal bunyi”.
“Mungkin hanya di Maluku saja yang pengurus KONInya tidak mengalokasikan anggaran untuk cabor mengikuti kejurnas. Bahkan ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepengurusan KONI Provinsi Maluku,” tandasnya. Menurut Samloy dalam setiap kepengurusan KONI Provinsi Maluku sebelumnya selalu dialokasikan anggaran untuk setiap cabor dengan kualifikasi cabor unggulan, dan cabor prioritas 1, 2 dan seterusnya dengan alokasi yang berbeda-beda.
“Alokasi anggaran itu kan sudah dibahas dan final di Musyawarah Olahraga Provinsi maupun rapat anggota. Kalau misalnya, alokasi itu kurang berarti menjadi tanggung jawab cabor tersebut untuk melengkapi dan sebaliknya kalau ada kelebihan maka menjadi anggaran organisasi ke depan.
Jadi semacam KONI Provinsi Maluku melepas tanggung jawab ke pengurus cabor. Kalau sudah seperti itu maka untuk apa pengurus cabor susah-sudah menyiapkan atlet,” ulasnya. Dia menyebutkan apa perbedaan hakiki dari Kejurnas dan Pra PON sehingga KONI Provinsi Maluku seakan-akan membedakannya, padahal hakikatnya sama untuk memastikan langkah ke PON.
“Bukankah di Pra PON selalu digabung nomenklatur menjadi Kejurnas dan Pra PON. Aneh juga kalau KONI Provinsi Maluku bersikap dan berasumsi seperti itu,” herannya. Dia menjelaskan kejurnas merupakan event krusial mengukur progres pembinaan masing-masing cabor, menambah jam terbang atlet dan mengukur kekuatan lawan yang akan dihadapi di Pra PON maupun PON. Karena itu menjadi keniscayaan bagi pengurus KONI Provinsi Maluku menalangi anggaran kejurnas.
“Kalau atlet tidak dapat mengikuti kejurnas karena tidak ada anggaran yang disiapkan pengurus KONI Provinsi Maluku lalu mau ke mana atlet dibina selama ini dengan susah payah oleh pengurus cabor. Mau dibawa ke mana prestasi olahraga Maluku jika KONI Provinsi Maluku tidak menyiapkan anggaran kejurnas,” tutupnya prihatin. (RM-04)
Discussion about this post