Referensimaluku.Id.Ambon- Miris sekali kondisi masyarakat Desa Kilwat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Selama lebih kurang 76 tahun terakhir warga Desa Kilwat seperti terabaikan sentuhan pembangunan di alam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1945 silam. Kondisi memprihatinkan ini ikut diperparah aksi protes masyarakat setempat terhadap pelantikkan Kepala Ohoi kilwat definitif oleh Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun pada beberapa waktu lalu menyebabkan desa induk tersebut kini tidak lagu dipedulikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
“Karena masyarakat yang ada di Desa kilwat itu melakukan protes terhadap kepala Ohoi kilwat yang dilantik saudara Bupati Maluku Tenggara, sehingga terjadi gejolak terus- menurus sampai kepala Ohoi kilwat yang dilantik saudara Bupati Maluku Tenggara dengan pendukungnya hijrah lebih kurang satu kilometer dari desa induknya Ohoi Kilwat dan mereka akhirnya membuka permukiman baru,” kata Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Koedoeboen saat diwawancarai referensimaluku. Id di Ambon, Minggu (5/9/2021).
Minduchri menyebutkan pembangunan Ohoi Kilwat relatif tersendat akibat alokasi dana Ohoi (ADO) dan Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemda Malra yg tdk di atur secara baik oleh Kepala Ohoi sehingga Ohoi Induk tidak kebagian akibatnya berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.
“Sangat miris sekali jika kita melihat pembangunan di Kilwat Ohoi Induk karena dengan ADO dan DD yang ada itu juga terinput dalam penduduk yang ada di desa tersebut, sehingga nilai dana desa sebesar itu harus dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk ,luas wilayah dan sebagainya sehingga pada akhirnya sangat tidak seimbang dan tak proporsional dengan apa yang dibutuhkan desa induk Kilwat,” kesalnya.
Minduchri menyebutkan besaran ADD dan DD tampaknya tidak dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan di desa induk Kilwat.
“Dana desa itu sama sekali tidak diperuntukkan sedikitpun ke desa induknya Kilwat. Karena itu, kami mintakan jangan biarkan hal ini terjadi terus menerus karena masyarakat desa induk yang nantinya merasa dianaktirikan pemda Malra,” bilangnya.
Ia berharap Pemkab Malra sesegera mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik kepentingan sehingga warga Desa Kilwat dapat disentuh pembagian DD, ADD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Malra yang adil dan proporsional.
“Masyarakat Kilwat datang ke saya selaku ketua DPRD Malra melakukan protes dan mereka mengancam kalau tidak ada lagi atensi dari Pemkab Malra, maka mereka akan bergabung dengan Kota Tual.Ini adalah bentuk protes sebenarnya dan ini butuh penanganan yang cepat dan humanis dari pemda Malra,” ujarnya.
“Desa Kilwat berada di Kecamatan Kei Besar Selatan berada di wilayah timur hampir pada ujung Kei Besar Selatan Barat kalau mereka mau ke Langgur lebih dekat ke Langgiat Tengah, tetapi karena permukiman baru dibuka di situ Kalandiafer, sehingga mereka dipalang dan tidak bisa melintas.Kalau mereka ke Langgur harus jalan naik dan turun gunung lalu turun lewat pelabuhan dan sungai. Kasihan sekali ini perjalanan lebih kurang 10 sampai 11 kilometer baru mereka sampai. Artinya, tidak ada sentuhan sama sekali dan tak ada bantuan pemda Malra sedikitpun”.
“Bahkan saat rapat LKPJ tahun 2020 saya meminta dalam rapat tersebut Dana Desa Ohoi kilwat dipending dulu dan jagan dicairkan dulu sambil menunggu sampai ada upaya Pemda Malra mendamaikan kedua belah pihak, sehingga ketika ada sentuhan DD dan ADD warga Kilwat bisa merasakannya. Karena sampai saat ini belum ada langkah-langkah taktis dan urgen dari Pemkab Malra untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak tersebut”.
“Agenda pengawasan saya ke sana untuk melihat kondisi yang terjadi di Desa Kilwat sangat memperhatinkan. Misalnya saja tiang listrik sudah ada, tetapi belum ada aliran listrik masuk ke rumah masyarakat belum ada. Itu sebabnya saat mereka meminta memasukan listrik ke rumah saya membantu 56 rumah dipasang listrik dan sampai saat ini masyarakat Desa Kilwat sudah menikmati penerangan lampu di rumah masing-masing,”pungkas Minduchri yang juga Ketua DPC PKB kabupaten Malra.(RM-04)
Discussion about this post