Referensimaluku.id.Ambon-. Manajemen yang buruk dan “bobrok” praktis memantik kecurigaan atlet dan pelatih terhadap perilaku korup oknum-oknum pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku selama lebih kurang lima tahun periodesasi kepengurusan 2017-2021.
Ketidakjelasan anggaran uji coba (try out), belanja peralatan latihan dan tanding yang “disunat”, pemotongan uang makan per hari,uang saku atlet yang lebih kecil dari personel Satuan Tugas (Satgas) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua dan dana-dana lain yang digelapkan menjadi rangkuman kisah pat-gulipat pengurus KONI Maluku saat ini.
Ada benarnya juga jika ada usulan pengguna media sosial (netizen) jika kejaksaan dan kepolisian wajib mengusut dana hibah olahraga kontingen Maluku sepulang PON XX Papua. Ini akan sejalan jika kapasitas Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai seorang mantan petinggi Kepolisian Republik Indonesia tidak akan mungkin membiarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mewabah di zaman kepemimpinannya dan dapat saja menjegal langkah beliau untuk maju bertarung pada suksesi Gubernur Maluku pada 2024 mendatang.
Mengapa dana hibah olahraga yang dialokasikan ke KONI Maluku melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat perlu diaudit lembaga berwenang di Negara ini? “Karena kita sangat curiga setelah kembali dari PON XX di Papua pasti ada oknum-oknum pengurus KONI Maluku yang punya mobil baru. Ini bukan lagi rahasia umum hanya atlet yang tidak mau bersuara saja,” beber sejumlah atlet Pelatda PON XX Maluku kepada referensimaluku via ponsel mereka, Minggu (5/9). Mereka mengungkapkan kucuran Rp 16 miliar bagi kontingen PON XX Maluku relatif besar, namun anehnya dana sebesar itu tak mampu menyenangkan hati atlet dan pelatih.
“Zaman KONI Maluku sekarang ini kita sebagai atlet tidak dihargai. Hak-hak kita banyak yang digelapkan oknum-oknum pengurus KONI Maluku yang berkonspirasi jahat dengan oknum-oknum pelatih cabang olahraga untuk menggelapkan hak atlet. Wajar saja kita curiga kalau pulang PON Papua ada oknum-oknum entah pengurus KONI Maluku, oknum Satgas Pelatda PON XX dan mungkin juga oknum pelatih yang punya mobil baru,” duga mereka. Menyinggung soal siapa oknum-oknum dimaksud, sumber media online ini enggan menyebutkan detail.
“Adalah oknum-oknum itu, tapi bahaya kalau kita bilang nama-nama mereka, sebab ini soal nama baik orang,” elak mereka. Zein, salah satu netizen menghendaki setelah kepulangan kontingen Maluku dari PON XX Papua ada tekanan Pemerintah Provinsi setempat ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku dapat mengaudit dana hibah olahraga. “Dana hibah olahraga harus diaudit BPK dan BPKP Perwakilan Maluku karena selama ini jadi lahan korupsi,” tandas Zein. (Tim RM)
Discussion about this post