Referensimaluku.id, Jakarta – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan strategis dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Rabu (01/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Lewerissa dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoad Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung pada 1 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Lewerissa mengajak seluruh peserta bersyukur atas kesempatan mengikuti forum strategis tersebut.
“Momen ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya.
Lewerissa menekankan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional.
“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegasnya.
Secara geografis, Maluku memiliki posisi strategis dengan 1.388 pulau dan 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Menurut Lewerissa, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis yang memiliki dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di satu sisi, kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran,” jelasnya.
Dirinya juga memaparkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan nasional, dengan kontribusi signifikan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura.
Namun demikian, Lewerissa mengakui masih adanya tantangan serius, termasuk praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.
“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang memerlukan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong transformasi kawasan perbatasan menjadi “sabuk kemakmuran”.
“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang yang terisolasi menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” kata Lewerissa.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan berbagai strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut dan percepatan pembangunan kawasan strategis.
“Kolaborasi ini tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan.
“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut itulah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Pimpinan Dan Jajaran Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut. (RM-02)
Discussion about this post