Referensimaluku.id-Ambon — Tekanan publik terhadap dapur SPPG di MBG Nania kini mencapai titik didih. Rentetan kasus serius yang terus berulang membuat dapur ini tak lagi sekadar bermasalah, tetapi diduga menjadi sumber ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak.
Mulai dari kasus keracunan siswa SD 35, temuan tikus berkeliaran di area dapur, hingga dugaan praktik pencampuran bahan makanan lama dan baru—semuanya terjadi tanpa penyelesaian tuntas.
Ironisnya, meski telah dua kali ditutup sementara, termasuk sejak 15 Maret 2026, dapur tersebut masih belum juga ditutup permanen.
“Kalau sudah berulang seperti ini dan tetap dibiarkan, publik berhak curiga ada yang melindungi,” tegas sumber.
Sorotan kini tak hanya tertuju pada kondisi dapur, tetapi juga pada rantai tanggung jawab yang dinilai kabur dan tidak transparan.
Di tengah polemik, pihak yayasan dan mitra justru memilih diam seribu bahasa. Alih-alih memberikan klarifikasi resmi, mereka malah diduga mendorong Syahrizal Abidin, mantan Asisten Lapangan (Aslap) pertama, untuk berbicara ke publik.
Padahal, posisi Syahrizal saat ini bukan lagi bagian dari struktur aktif. Ia diketahui hanya berstatus pegawai paruh waktu di salah satu dinas di tingkat kabupaten/kota di Maluku.
Lebih jauh, muncul pertanyaan serius soal legalitas kapasitasnya berbicara.
“Kalau dia bicara atas nama yayasan atau mitra, mana surat kuasanya? Harus jelas. Tidak bisa sembarang orang bicara mewakili lembaga tanpa dasar resmi,” tegas sumber.
Ketiadaan surat mandat atau penunjukan resmi ini dinilai memperkuat dugaan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru menghindar dan melempar isu ke pihak yang tidak berwenang.
“Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Tidak bisa diwakili oleh orang yang tidak punya kapasitas hukum maupun struktural,” lanjutnya.
Di sisi lain, dugaan “kongkalikong” antara dapur, mitra, dan oknum dalam SPPG semakin menguat. Lemahnya pengawasan dan berulangnya pelanggaran dinilai bukan lagi kebetulan.
“Kalau tidak ada permainan, tidak mungkin bisa lolos terus,” ujar sumber lainnya.
Kepala SPPG sendiri tetap membantah seluruh tudingan. Ia mengklaim bahwa standar makanan dan gizi telah sesuai prosedur serta telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan.
Namun klaim tersebut dinilai publik bertolak belakang dengan fakta di lapangan—mulai dari keracunan, kondisi dapur yang jorok, hingga dua kali penghentian operasional.
Kini, tuntutan publik semakin tegas: tutup permanen dapur MBG Nania, audit menyeluruh, dan copot pihak-pihak yang gagal menjalankan tanggung jawabnya.
“Kalau masih dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian. Ini pembiaran yang berpotensi memakan korban berikutnya,” tegas sumber.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan publik. Ketika masalah terus berulang tanpa tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar sistem melainkan keselamatan generasi muda. (RM-06)
Discussion about this post