Pemkab MBD Gelar HLM Percepat Transformasi Digital

REFMAL.ID, Ambon – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan layanan publik.

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach saat membuka HLM tersebut di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Kamis (5/6/2025), menyatakan pentingnya digitalisasi sebagai instrumen utama dalam mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Melalui digitalisasi kita dorong layanan publik yang cepat, akurat dan dapat menjanglau seluruh lapisan masyarakat,” kata Noach saat membuka pertemuan yang dihadiri Pimpinan Bank Maluku-Malut, Kepala OPD serta pelaku UMKM dan wajib pajak/retribusi.

Noach menyatakan lagi Pemkab MBD terus mendukung upaya bisnis yang dilakukan setiap pengusaha, namun sejalan degan itu, pihaknya juga harus memastikan kewajiban pelaku usaha membayar pajak juga berjalan dengan baik.

“Saat ini sesuai laporan masih ada pelanggan yang belum mau memotong dan menyetor pajak/retribusi kepada pemkab, seperti pajak retribusi sebesar 10 persen dan PPh 23 sebesar 2 persen. Kami ingin kewajiban ini berjalan dengan baik karena kalau menghindar maka pasti berurusan dengan hukum,” ujar Noach.

Noach menambahkan, saat ini pemerintah sedang mendorong pengembangan bahan pangan terutama beras dan ayam, sehingga dapat menunjang usaha restoran dan penginapan, karena dengan begitu maka petani dan peternak maupun pengusaha lain akan maju dan berkembang.
Dengan adanya pendapatan yang baik, maka akan terjadi peningkatan pajak dan retribusi daerah.

“Kita juga mendorong digitalisasi penerimaan dan belanja daerah, sehingga pelaku usaha maupun masyarakat dapat melakukan pembayaran secara non tunai lewat Qris,” tambah Noach.

Noach juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui berbagai program pendampingan, optimalisasi fasilitasi dan implementasi P2DD di MBD.

Ia berharap, implementasi digitalisqasi keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan segera terwujud dalam waktu dekat.

Pelaku usaha juga diharapkan mendukung kebijakan tersebut sehingga dapat memudahkan transaksi keuangan di era digitalisasi seperti saat ini. (RM-05)