REFMAL.ID, Ambon – Pengajuan mosi tak percaya pascamundurnya Murad Ismail dalam kedudukan sebagai Ketua Umum KONI Maluku periodesasi 2022-2026 menunjukkan sikap tidak elegan dan munafik dari pengurus KONI setempat dan sebagian besar pengurus cabang-cabang olahraga.
“Seharusnya setelah Maluku gagal di PON Aceh dan Sumatera Utara mosi tak percaya sudah diajukan, bukan Pak Murad Ismail tak terpilih lagi sebagai Gubernur Maluku baru ramai-ramai kumpul lalu ajukan mosi tak percaya. Ini sikap yang tidak elegan dan munafik,” sebut salah satu pengurus cabor di bawah KONI Maluku via ponsel, Senin (13/1/2025).
Menurut sumber itu mayoritas pengurus KONI Maluku dan pengurus cabor-cabor tidak militan dan bertipikal pedang bermuka dua. “Sikap pengurus KONI Maluku dan pengurus cabor-cabor kadang tidak jelas dan sulit dipegang. Masih terpelihara kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan atlet.
Prinsip mereka yang penting dapat uang pembinaan ya cukuplah. Mereka tidak punya inovasi untuk mencari uang untuk pembinaan cabor. Sudah begitu takut mengkritik kebijakan keliru dari pemerintah daerah atau ketum KONI Maluku,” terang sumber.
Sumber menghendaki adanya forum rembuk menggagas dan menyepakati beragam persoalan sebelum digelarnya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Maluku.
“Menuju ke PON XXII 2028 NTT dan NTB makanya semua pihak atau pemangku kepentingan olahraga harus berbenah dan membenahi diri, sebab kalau tidak berbenah dan membenahi diri belum tentu target perbaikan peringkat di PON 2028 tercapai sehebat apapun pengurus KONI Malukunya,” papar sumber.
Di bagian lain, ada sebagian praktisi olahraga yang menilai Murad Ismail masih terbilang peduli olahraga Maluku dengan mengalokasikan anggaran Rp 8 Miliar untuk Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV 2023 dan Rp 16 Miliar lebih untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara.
“Selama menjabat Ketum KONI Maluku pak Murad bantu kucurkan anggaran Popmal IV sampai Rp 8 Miliar dan anggaran PON 2024 sekitar Rp 16 Miliar lebih, padahal sejak Popmal I sampai Popmal III anggaran yang dikucurkan hanya berkisar Rp. 3-4 Miliar. Sedangkan untuk PON hanya berkisar Rp 3,5 Miliar sampai Rp 7 Miliar. Yang brengsek justru pelaksana di bawah ketum KONI Maluku dimulai dari ketua harian, sekum, bidang humas dan lainnya.
Bayangkan sekalipun anggaran yang dikucurkan ke Popmal IV sudah begitu besar, tapi sampai saat ini panitia besar Popmal IV masih menyisakan hutang Rp 2 Miliar ke pihak lain. Yang anehnya hal ini juga terjadi di PON 2024. Bayangkan dapat dari mana ketua bidang Humas KONI Maluku kelola anggaran ketring atlet dan ofisial serta kostum kontingen Maluku,” beber sumber lain. (RM-02)
Discussion about this post