KONI Maluku Perlu Gelar Rakor, Fokus ke Cabor dan Galang Dana

Referensimaluku.id,Ambon-Guru Besar Olahraga Universitas Pattimura Profesor Albertus Fenanlampir menyerukan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas hal-hal teknis menuju kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pra PON XXI 2023.

“Rakor sejatinya bukan untuk evaluasi tahunan, tapi momentum untuk membahas berbagai hal teknis menuju Pra-PON yang terlewatkan, tidak atau belum sempat dibahas secara rinci tentang strategi pembinaan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT),” ulas Fenanlampir kepada referensimalukuid via WhatsApp, Rabu (19/4/2023).

Dalam kondisi anomali saat ini, Fenanlampir meminta pengurus KONI Provinsi Maluku melupakan sepenuhnya Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Indoor dan memfokuskan perhatian ke cabang olahraga.

“Lupakan Pelatda Indoor karena waktu yg terbatas dan anggaran sebaiknya pengurus KONI Provinsi Maluku bisa lebih fokus pada cabor daripada membayar gaji Satgas (Satuan Tugas),” imbaunya.

Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpatti ini menyarankan pengurus KONI Provinsi Maluku total ke pembinaan cabor daripada ke kejuaraan cabor.

“Maksud saya adalah bukan fokus ke kejuaraan cabor tapi pembinaan cabor dan ini yang paling penting saat ini,” ujar Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia Maluku ini.

Fenanlampir meminta pengurus KONI Provinsi Maluku lebih mendalami maksud dan substansi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 dalam upaya menggalang dana dari masyarakat. Misalnya dengan meminta ketua umum KONI Provinsi Maluku dalam jabatan sebagai gubernur Maluku menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar ada payung hukumnya.

“Ada baiknya pengurus KONI Provinsi Maluku pelajari PP Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan. Banyak yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan anggaran karena ketumnya seorang gubernur. Bisa melalui pergub atau pihak ketiga dan lain-lain,” saran Ketua Pengprov Kick Boxing Indonesia Maluku memungkasi pernyataannya. (RM-03)