Referensimaluku.id.Ambon-Sejak tahun 2017 ketika Turnamen Futsal Antarangkatan diselenggarakan, tidak pernah ada rekomendasi Asosiasi Futsal Provinsi Maluku. Selain itu, selama kurun 2017 hingga 2022, sama sekali pihak Hative Kecil Futsal Club (HKFC) tidak melibatkan wasit-wasit yang direkomendasikan AFP Maluku.
Pihak HKFC yang berlindung dan sengaja bersembunyi di balik turnamen ini hanya menggunakan wasit-wasit lapangan tanpa lisensi dan abal-abal. Padahal, sekalipun Liga futsal antarangkatan, akan tetapi turnamen ini ikut melibatkan pemain-pemain asal Maluku yang berkompetisi di Liga 2 dan Liga 1 Indonesia,sehingga aroma rivalitas relatif tinggi. Bahkan, tak tertutup kemungkinan terjadi kericuhan. Alhasil, pertemuan tuan rumah Odecima (angkatan 2012) kontra Ezteduante (angkatan 2007) pada Sabtu (19/2/2022) malam di Lapangan Futsal Tantui, yang berakhir ricuh menjadi “kutukan” perhelatan Turnamen Futsal Ilegal di mata AFP Maluku itu.
Informasi yang diperoleh media online ini dari salah satu official tim Liga Antarangkatan menyebutkan turnamen ini berbayar dan dikelola manajemen HKFC. Hanya saja, pengurus HKFC dan pengelola lapangan sengaja menggunakan Odecima sebagai Penyelenggara turnamen ini. “Yang Beta tahu kalau turnamen ini punyanya HKFC, tapi dong sengaja pakai nama Odecima,” tutur sumber tersebut. Sumber menyesalkan sikap panitia yang enggan menggunakan jasa wasit AFP Maluku.
“Turnamen ini bergengsi karena ada pemain-pemain dan mantan pemain timnas sepakbola dan futs yang ikut. Sebut saja Alvin Tuasalamony,Echona Tuahuns dan lainnya. Kan fatal kalau yang pimpin wasit-wasit abal-abal dari panitia,” kesal sumber itu. Sementara itu enggan dikambinghitamkan pengelola lapangan Oei Sianatra Wijaya angkat suara mengklarifikasi pemberitaan media online ini, Sabtu (19/2/2022) malam di bawah usungan judul “Dianggap Ilegal, Liga Futsal Antarangkatan Bakal Dihentikan AFP Maluku”.
“Selamat pagi Cecep. Maaf ale ralat ale pung berita soal ale sudah menuduh beta dan mungkin juga Miron (Hehanussa) terlibat dengan kegiatan ilegal Liga Angkatan. Dalam hal ini beta klarifikasi ke ale bahwa terkait ini beta di pihak pengelola tempat turnamen telah melihat surat izin dari Polres Ambon, dan tentunya rekomendasi tim Covid-19. Jadi, status lapangan zeng beda dengan Karpan. Apakah kalo ada masalah gubernur yang disalahkan gitu kah. Jadi tolong secepatnya diklarifikasi berita yang mencemarkan nama baik beta.
Yang ale dengar beta terlibat itu dari sumber sapa atau cuma karang-karang e,” tepis Bongkar, sapaan akrab Oei Sianatra Wijaya di grup WhatsApp AFP Maluku sebagaimana dikutip Referensimaluku.id, Minggu (20/2) siang.”Beta klarifikasi par ale supaya bisa diralat beritanya. Beta tahu aturan juga. Soal tiap kali dari dolo dikit-dikit tulis beta kaya Maluku United baru-baru tulis lai. Arrow FC kalah tulis lai. Dong iri hari beta kapa e,” tulis Bongkar.”Sebagai orang yang beriman, mari kita semua jangan munafik. Urusan organisasi ini belum beres, tidak perlu dibawa kemana-mana.
Kalaupun ada kegiatan yang beta lakukan, katong berpatokan dari undang-undang tentang keramain. Tolong dibaca lagi. Biasanya menimbang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya sebelum diterbitkan. Kalo ada diperlukan soal rekomendasi maka polisi pasti cantumkan ya.Harusnya kita sebagai pengurus punya urat malu sedikit. Ini sudah tidak pernah bikin kegiatan malah ngeles. Dilantikpun blum ee. Maaf sadar bapa-bapa. Ini sudah 3 periode zeng lolos Pekan Olahraga Nasional baik Asprov PSSI Maluku maupun AFP. Jangan katong tinggal jalan dengan mimpi saja. Pake logika dikit,” timpal Bongkar.”Makanya sekolah bae-bae. Ose sudah baca di atas kazeng kalo izjn keramaian perlu rekomendasi kazeng. Khan su jelaskan di atas surat izin keramaian zeng pernah nenimbang soal rekomendasi selain KUHP dan undang-undang dasar di Indonesia ini. Jadi kalo ada kerugian ale bisa tuntut beta perdata. Kazeng kalo merasa di rugikan soal hak, rekomendasi ini, btw soal esco ini beta bilang di atas katog belum dilantik”.”Baca bae-bae skali lai. Surat-surat apa yang diperlukan (penimbang) dalam menerbitkan izin keramaian. Yang bilang dari dolo bikin kegiatan saja atau kerja tiap bulan, kira-kira orang bodoh sapa lai yang mau bikin event kalo AFP Maluku suda biking. Kalo cuma tulis-tulis dengan bicara mundur saja lalu jual obat. Jadi kalo mau terus jadi organisasi boneka Asprov PSSI Maluku ya dari dong samua saja. Kalo zeng bisa independent percuma saja. Beta jua sudah mulai malas melihat kemunafikan ini. Atur saja iko dong pung uneg-uneg. Gbu all,” tutup Bongkar. (RM-03/RM-05/RM-07)
Discussion about this post