Referensi Maluku.id, Ambon – Warga Dusun Kamiri Gunung, Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, mengeluhkan pembangunan pagar di lingkungan sekolah milik Yayasan Advent yang berpotensi memperparah banjir di kawasan tersebut.
Salah satu warga setempat, Fentje Soumokil, mengakui wilayah RT 04/RW 01 yang berada di Dusun Kamiri Gunung, memang kerap dilanda banjir saat hujan deras.
Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin buruk dengan adanya pembangunan pagar di area sekolah tersebut.
“Kalau hujan, di sini memang sering banjir. Kami khawatir kalau pagar dibangun tanpa memperhatikan saluran air, air akan masuk sampai ke rumah warga. Yang belum ada pagar saja banjir sudah masuk, apalagi kalau bangun pagar dan tasumbat samua itu, maka dipastikan banjir lebih tinggi lagi masuk.di rumah warga,” ujar Fentje kepada pers di Ambon, Kamis (26/3/2026).
Di lokasi tersebut terdapat bangunan SMP dan SMA yang berada di bawah naungan yayasan keagamaan.
Menurut dia, pembangunan pagar dengan panjang sekitar 100 meter itu dilakukan di bagian belakang sekolah.
Warga menyebut, pondasi pagar sudah mulai dibangun meski sebelumnya telah ada permintaan untuk menghentikan pekerjaan sementara. Mereka juga mengaku telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah negeri setempat.
“Kami sudah minta dihentikan dan sempat ada rapat dari Pemerintah Negeri, tapi kami tidak diundang,” kata Fentje.
Ia menilai, pembangunan pagar seharusnya disertai dengan pembuatan drainase atau selokan untuk mengantisipasi banjir yang selama ini terjadi.
“Kalau memang mau bangun pagar, sebaiknya dibangun juga selokan dulu supaya air bisa mengalir dan tidak masuk ke rumah warga,” ujarnya.
Selain berdampak pada permukiman, banjir juga disebut mengganggu aktivitas siswa saat hendak ke sekolah. Saat hujan, air kerap menggenangi area sekolah hingga siswa harus melepas sepatu dan menggulung celana untuk bisa masuk ke area sekolah.
Warga juga mempertanyakan perizinan pembangunan pagar tersebut, apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Ambon atau hanya dari pemerintah Negeri setempat.
“Karena informasinya pembangunan itu hanya berdasarkan izin dari Pemerintah Negeri,”ujarnya.
Menurut Fentje, sebagai lembaga keagamaan, pihak yayasan diharapkan lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mencari solusi bersama.
“Kalau pembangunan ini membuat warga jadi korban, mestinya ada jalan keluar. Minimal ada mediasi atau solusi agar banjir tidak semakin parah,” kata dia.
Ia menambahkan, selaku yayasan keagamaan, mereka semestinya punya kasih yang besar untuk dapat mempertimbangkan apa yang menjadi kekwathiran warga.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak yayasan maupun pemerintah terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai keluhan warga tersebut.
Sekretaris Negeri, Kelvin Pierisz yang dikonfirmasi via pesan whatsapp dan juga sambungan telepon, tadinya tidak merespons.
Ia kemudian mengirim pesan bahwa sedangmengikuti kegiatan.
“Selamat siang, jang marah telepon beta ada kegiatan di Gereja,”tulisnya.
Sementara salah satu anggota Saniri Negeri Hatiwe Besar, Heppy Lelepary yang dikonfirmasi mengaku, tidak pernah mengetahui hal itu.
Ia pun langsung mempertanyakan dan menyampaikan perihal keluhan warga itu secara terbuka kepada Pemerintah Negeri Hatiwe Besar.
“Pihak Advent tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah negeri kalau ada pekerjaan yang berdampak merugikan masyarakat. Pagar kalau jadi tanpa drainase akan jadi masalah lingkungan tergenang, karena itu warga minta pemerintah negeri untuk tinjau hal ini,” sebut Heppy. (RM-02)
Discussion about this post