REFMAL.ID, Ambon – Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024 di Maluku tidak diketahui ke mana raibnya.
Sekalipun TPP ASN Guru SMA dan SMK Tahun 2024 sampai hari ini tak kunjung dicairkan, namun janji Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dinilai hanya sesumbar karena guru penerima anggaran tersebut masih merintih tanpa kepastian. Gubernur Lewerissa disebut tidak tegas, dan kebanyakan hanya mendapatkan laporan Asal Bapa Senang (ABS) dari bawahannya.
Apalagi, para bawahan ini merupakan “sindikat penyamun” yang meraup untung pribadi dan kelompok kepentingan penyokong “rezim kawanan pancuri” di balik alokasi miliaran rupiah anggaran pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Penempatan pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Maluku untuk menjawab keresahan guru akan pencairan TPP ASN guru SMA dan SMK Tahun 2024 tak bertaring alias tak membuahkan hasil positif karena kuatnya kelompok pendukung rezim lama. “Tak ada hal-hal spektakuler yang dikerjakan oleh Pelaksana tugas Kadis Dikbud Maluku yang ditunjuk oleh Gubernur Lewerissa.Tak ada program prioritas di masa tugas plt-nya. Kebanyakan hanya sesumbar, Asal bunyi dan tak ada hasil kerja tim kerja yang dibentuknya yang pada akhirnya membuat senang para guru. Hanya berkoar-koar di media dengan modus pencitraan,” tuding
Pemerhati Pendidikan Maluku Rustam Rumadan kepada Referensimaluku.id, Minggu (15/6/2025).
Rumadaul mengakui dirinya prihatin dengan TPP ASN guru SMA dan SMK tahun 2024 yang tak kunjung dicairkan di 100 Hari Kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath. “Saya cukup prihatin karena sudah setahun ini TPP ASN guru SMA dan SMK belum juga dicairkan. Padahal, Gubernur Lewerissa selaku pimpinan daerah sudah berkoar-koar kalau pemerintah provinsi Maluku siap bayar, tapi dari bulan ke bulan ternyata hasil kerja para bawahan tak becus. Apalagi dengan begitu padatnya agenda protokoler. Para bawahan hanya menikmati indahnya jabatan tanpa kerja keras, dan skala prioritas dalam memperjuangkan hak-hak para Guru ASN di Maluku tak lebih bagaikan retorika ompong melompong,” tambah Rumadan.
“Tim kerja yang dikoar-koar selama ini tak punya bukti kerja nyata yang produktif dan inovatif. Bikin malu Gubernur Lewerissa saja. Kebanyakan laporan sifatnya ABS, sehingga ada pernyataan yang seolah-olah lebih menyalahkan guru, padahal TPP ASN adalah hak guru yang wajib dibayarkan,”sebut Rumadan.
“Untuk ketahuan yah Pak Gubernur Lewerissa, kinerja guru sangat terukur dan tidak ABS. Ini berbeda dengan ASN struktural yang mungkin dalam tanda kutip lebih banyak ABS, dan saya mau katakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan selalu dikorbankan dengan hak-haknya,” tambah Rumadan.
“Yah walaupun jadinya 1 atau 2 rupiah sangat berharga bagi pribadi dan keluarga, sehingga haruslah dituntaskan.Jangan berlarut-larut, dan jangan ada pembeda antara ASN guru dan ASN struktural Pemprov Maluku, sebab semua punya hak dan kewajiban yang sama,” ingat Rumadan.
“Olehnya itu, dengan melihat hasil kerja tim investigasi, segala bentuk tertanda tangani berulang-ulang dan segala macam surat-surat yang dimintakan sudah dituntaskan.Nah, sekarang ini tinggal pejabat Pemprov Maluku masih punya hati mau cairkan TPP ASN guru SMA dan SMK kaseng.
Maka itu, sangat diharapkan ada perhatian serius dari Gubernur Maluku pak Hendrik Lewerissa untuk secepat mungkin menuntaskan hal-hal ini. Karena kalau tidak, sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia Maluku saat ini dan ke depan, “tutup Ramadan. (Tim RM)
Discussion about this post