Referensimaluku.id,-Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin S.Ag., M.Pd, mendampingi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Menteri Agama Republik Indonesia, , di Jakarta, Senin (9/3/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat Maluku yang majemuk.
Dalam audiensi itu, Yamin mendampingi rombongan TP-PKK Maluku yang dipimpin Wakil Ketua TP-PKK Maluku, Kasrul Selang, bersama jajaran pengurus. Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi antara program pembinaan keluarga pemerintah daerah dengan agenda nasional penguatan moderasi beragama.
Turut hadir dalam rombongan tersebut anggota Komisi VIII DPR RI, , serta sejumlah pejabat daerah dari Maluku.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai agama, toleransi, dan kebersamaan. Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus merawat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
“Program pembinaan keluarga berbasis nilai religius harus terus diperkuat. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti PKK sangat penting karena mereka memiliki jaringan langsung hingga ke tingkat keluarga,” ujar Nasaruddin.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap praktik kerukunan antarumat beragama di Maluku, khususnya di . Menurutnya, hubungan harmonis antar pemuka agama di wilayah tersebut menjadi contoh nyata kehidupan toleran yang patut dijadikan teladan nasional.
“Saya senang sekali ketika berkunjung ke Maluku. Di sana koordinasi lintas umat beragama sangat solid. Pastor, pendeta, dan ulama tidak memiliki jarak. Ini membuat Ambon menurut saya luar biasa,” ujarnya.
Bagi Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Yamin, apresiasi tersebut menunjukkan bahwa Maluku memiliki modal sosial yang kuat untuk terus memperkuat program moderasi beragama. Ia menilai pengalaman kerukunan yang telah terbangun selama ini perlu terus dirawat melalui pendidikan keluarga dan literasi keagamaan yang inklusif.
“Pak Menteri sangat mengapresiasi inisiatif TP-PKK Maluku. Proposal yang disampaikan dalam pertemuan ini akan diteruskan kepada direktorat jenderal terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi anggaran yang ada,” kata Yamin.
Dalam pertemuan tersebut, TP-PKK Maluku juga menyerahkan proposal hasil evaluasi dan monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Ketua TP-PKK Maluku, Maya Baby Lewerissa, di 11 kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Jaringan PKK yang menjangkau hingga desa-desa dinilai menjadi kekuatan strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menanamkan nilai keagamaan yang moderat.
“PKK memiliki jaringan sampai ke desa dan berhubungan langsung dengan keluarga. Karena itu kami mendorong agar moderasi beragama dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Selain penguatan moderasi beragama berbasis keluarga, TP-PKK Maluku juga mengusulkan sejumlah program dukungan kepada Kementerian Agama, di antaranya pelatihan keluarga sakinah, parenting religius, serta peningkatan peran penyuluh agama perempuan di desa.
Yamin menambahkan, salah satu isu penting yang turut dibahas dalam audiensi tersebut adalah persoalan pasangan suami istri yang telah menikah namun belum memiliki buku nikah resmi. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlahnya di Maluku diperkirakan mendekati 5.000 keluarga.
“Ini menjadi perhatian serius. Pak Menteri berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, dan TP-PKK Maluku diharapkan dapat membantu memfasilitasi hingga ke kabupaten, kota bahkan desa,” jelasnya.
Ia menegaskan, selama ini PKK telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi masyarakat di tingkat desa, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga. Sejumlah program PKK bahkan sejalan dengan program pembinaan keluarga yang dijalankan Kementerian Agama.
“Yang ingin kita pastikan adalah moderasi beragama dimulai dari rumah. Keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa,” tegas Yamin.
Dengan jaringan PKK yang menjangkau hingga pelosok desa serta dukungan pembinaan dari Kementerian Agama, Maluku diharapkan mampu memperkuat model moderasi beragama berbasis keluarga yang tidak hanya menjaga kerukunan daerah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi Indonesia. (RM-04/06)
Discussion about this post