Referensimaluku.id, Ambon,– Seorang oknum guru di SMA Negeri 4 Maluku Tengah, Marthinus Nanlohy, disebut-sebut akan dilantik sebagai kepala sekolah melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku.
Informasi tersebut memunculkan sorotan tajam nan sinis dari sejumlah guru dan orangtua siswa yang mempertanyakan rekam jejak buruk di balik syarat dan mekanisme seleksi calon kepala sekolah.
Sejumlah guru yang enggan disebutkan namanya menyayangkan rencana pelantikan tersebut.
Mereka menyebut, sebelumnya MN pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran etika, maladministrasi penilaian, serta kekerasan verbal dan fisik terhadap siswa.
“Informasinya dalam waktu dekat, Gubernur akan melantik seluruh kepala sekolah di Maluku. Dan yang bersangkutan akan dilantik sebagai Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Ini aneh kok guru yang kasar, mulut tukang bamaki tapi mau diangkat jadi kepala sekolah,” ujar sejumlah guru sekolah tersebut, Jumat (27/2).
Menurut mereka, persoalan ini bukan soal suka atau tidak suka, melainkan menyangkut integritas dan kepribadian seorang pemimpin sekolah.
“Seorang kepala sekolah mestinya memiliki kepribadian baik, tidak kasar, dan bermoral,” kata mereka.
Sumber-sumber tersebut juga menunjukkan dokumen kronologis internal sekolah tertanggal 20 Januari 2023. Dokumen itu memuat rangkaian laporan dari wali kelas, bagian kurikulum, dan kesiswaan terkait kinerja dan perilaku guru bersangkutan selama tahun ajaran 2022–2023.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka wajib mematuhi ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.
Aturan itu mengharuskan guru melaksanakan asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif, menetapkan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP), memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas, serta memastikan kehadiran siswa minimal 90 persen.
Namun, berdasarkan laporan internal itu, MN disebut tidak melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Sekitar 80 persen nilai siswa dilaporkan bermasalah dengan alasan tugas tidak dikumpulkan.
Pengumpulan tugas disebut diwajibkan melalui platform Google Classroom, meski sekolah telah mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa dan tidak lagi secara aktif menggunakan platform tersebut pascapandemi Covid-19.
“Siswa yang tidak mengumpulkan tugas melalui platform itu disebut tidak diperiksa dan tidak diberikan nilai,”katanya.
Selain itu, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran dan nilai yang dimasukkan ke bagian kurikulum.
Dalam laporan yang sama, sejumlah siswa mengaku merasa tidak nyaman dan tertekan saat mengikuti pelajaran. Mereka menyebut adanya penggunaan kata-kata kasar, intimidasi, serta perbandingan yang merendahkan di dalam kelas.
Beberapa siswa juga dilaporkan kehilangan motivasi belajar akibat ancaman nilai tidak tuntas yang disebut akan dilaporkan kepada orangtua. Selain itu, terdapat dugaan penghinaan terhadap seorang siswa di depan kelas.
Bagian kesiswaan juga disebut pernah menerima laporan dugaan kekerasan fisik terhadap siswa.
“Jadi ada dalam satu kasus, orangtua siswa meminta pertanggungjawaban sekolah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kasus lain melibatkan siswa yang ditegur terkait atribut sekolah dan dilaporkan mengalami pemukulan,”ujar para sumber.
Para guru berharap Pemerintah Provinsi Maluku, dalan hal ini Gunernur Makuku, Hendrik Lewerissa, dapat mempertimbangkan kembali rencana pengangkatan tersebut dengan memperhatikan rekam jejak dan aspirasi warga sekolah.
Terkait hal ini, upaya konfirmasi kepada Marthinus Nanlohy melalui sambungan telepon dan pesan singkat whatsapp, belum mendapat respons.
Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang dikonfirmasi juga belum merespon. Ketika dikonfirmasi Referensimaluku.id, Jumat (28/2) mengakui dalam pembinaan pendidikan relatif ada masalah dan tantangan. Di semua lembaga jika ada yang mau berkembang pasti ada tantangan,” sahut MN.
“Kalau mengatakan telah dilaporkan atas dugaan pelanggaran etika dan fisik terhadap siswa sebenarnya tidak begitu karena saat saya masuk kelas untuk mengajar ada dua anak yang saling menganggu satu dengan yang lain dgn sapaan “anjing”. Dan itu keluar dari mulut siswa maka sebagai guru kami memberi penjelasan bahwa masakan nama ada bagus kok disebut “anjing” dan terhadap itu saya pun telah didatangi oleh pihak keluarga untuk mengancam saya di sekolah bahkan melaporkan saya ke polisi dan terhadap hal ini pun pimpinan sekolah tidak memanggil saya.Padahal kepala sekolah tahu persoalan dan saya pernah dipanggil di pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sambil menunggu pihak orang tua untuk bersama-sama tetapi sampai sekarang hal ini menjadi tidak kunjung ada alias berhenti sendiri,” tutur MN.
“Kami orang Ambon memang kasar, tetapi hati baik dan kalau bilang mulut itu tidak benar karena bagi kami ke sekolah untuk mengajar bukan untuk “bamaki” (umpat) dan untuk hal itu terjadi di antara saya dengan seorang guru yang kebetulan memotong rambut anak saya yang sudah pendek menjadi seperti jalan raya, sehingga anak saya yang sudah dewasa merasa malu dan tidak pantas dan kejadian itu terjadi di ruangan dan pimpinan sekolah pada saat itupun tahu dan memanggil saya masuk ke ruangan kepala sekolah serta sudah dijelaskan dengan baik sehingga saat itu pimpinan sekolah malah menyalahkan guru tersebut atas tindakannya. Jadi cerita mulut bamaki dari persoalan tersebut bukan setiap hari ke sekolah cuma hanya untuk bamaki. Mohon maaf,” ungkap MN.
“Untuk asesemen awal kami sebagai guru yang mengajar mata pelajaran kami lebih tahu apa yang kami buat sebagai asesmen awal dari dari guru yang lain, sehingga informasi ini tidak benar dan mengada ada,” sanggah MN.
“Untuk asesmen formatif tidak semua capaian pembelajaran dilakukan asesmen tersebut, dan kami yang mengajar maka kami yang menentukan pada Capaian Pembelajaran (CP) mana kami buat asesmen formatif dan itu kami lakukan. Sebab kalau tdk ada bagaimana mau mendapatkan nilai akhir pada hasil belajar anak,” jelas MN.
“Untuk remedial kami selalu memberikan remedial kepada anak yang tidak tuntas dengan cara mereka tes lagi atau dengan membuat tugas yang kami berikan, namun terkadang hasil dari tes dan tugas tidak berubah begtu banyak,” ulas MN.
“Untuk masalah kehadiran siswa, kami setiap permulaan proses mengajar di kelas diawali dengan pengambilan absen dan dengan data tersebut dapat menunjukan tingkat kehadiran siswa di kelas dan sekaligus mempengaruhi hasil akhir siswa di laporan pendidikan.
Kalau untuk siswa tidak mengumpulkan tugas itu benar dan bagaimana kita mau memberikan nilai kepada anak kalau tugas yang kita berikan dan minta tidak dimasukan. Malahan kalau ditanya sering dijawab lupa,” lanjut MN. “Untuk ketidaksesuaian CP dengan nilai itu tidak benar karena kami guru mata pelajaran ada memiliki panduan CP dan setiap penilaian dilakukan berdasarkan CP yang diberikan kepada anak didik. Jadi ini terlalu mengada ada,” bantah MN.
“Kalau untuk yang lain hanya mengada ada saja sebab sampai hari ini semuannya aman aman saja dan tidak ada hal itu dan kalau pun ada pasti saya tidak diberikan tanggung jawab mengajar dan pasti pimpinan sekolah tidak memberikan kesempatan untuk saya mengajar namun semuanya fine fine aja,” papar MN enteng.
“Kami tidak pernah melakukan penghinaan terhadap siswa, tapi kalau menasihati, mendidik dan membina itu tugas kami dan kami rasa informasi ini terkesan terlalu diperbesar. Kalau pun itu cuma dalam bentuk pembinaan saja tidak lebih menjurus ke kekerasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf,” tutup MN. (Tim RM)
Discussion about this post