Referensimaluku.id, -LANGGUR — Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun menerima kunjungan kerja dua Anggota DPR RI asal Maluku, masing-masing Saadiah Uluputty dari Komisi V dan Anis Byarwati dari Komisi XI, Sabtu (3/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Maluku Tenggara, Kota Langgur, dimanfaatkan sebagai forum penyampaian berbagai aspirasi daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Thaher secara langsung menyerahkan sejumlah proposal dari dinas dan badan teknis Pemerintah Daerah Malra kepada kedua legislator Senayan tersebut.
Proposal-proposal dimaksud memuat program kerja strategis pemerintah daerah dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan yang tengah dihadapi Kabupaten Maluku Tenggara akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025–2026.
Bupati Thaher menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut berdampak signifikan terhadap belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di sejumlah sektor penting di daerah. Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menyerah pada kondisi keterbatasan tersebut.
“Dalam situasi efisiensi ini, kami tidak pernah menyerah. Saya terus mendorong pimpinan OPD untuk berinovasi dan tetap bekerja maksimal membangun daerah, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Yang besar dikurangi agar bisa cukup,” ujar Thaher.
Ia juga meminta dukungan penuh dari kedua Anggota DPR RI agar dapat membantu memperjuangkan aspirasi dan proposal yang telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sektor perhubungan, perumahan, perikanan, serta dukungan anggaran bagi daerah.
Selain pembangunan fisik, Bupati turut menyoroti beban anggaran daerah yang sebagian besar terserap untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, meskipun kebutuhan gaji PPPK masih dapat ditanggung, namun alokasi anggaran untuk sektor pembangunan lainnya menjadi sangat terbatas.
“PPPK sangat membantu roda pemerintahan daerah, tetapi konsekuensinya anggaran pembangunan menjadi berkurang. Karena itu kami berharap ada dukungan dari pusat melalui DPR RI,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Saadiah Uluputty dan Anis Byarwati menyatakan komitmennya untuk membantu serta memperjuangkan proposal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui kewenangan dan fungsi masing-masing di Komisi V dan Komisi XI DPR RI, sesuai dengan bidang tugas yang membidangi infrastruktur, keuangan, dan pembangunan daerah. (RM-07)
Discussion about this post