REFMAL.ID,Ambon – Pegiat antikorupsi Maluku Herman Siamiloy menuding hanya lantaran ingin untung besar, Panitia Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PPKAD) Tahun 2024 membohongi perangkat desa sekabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Kegiatan ini berlangsung di beberapa hotel termasuk Hotel Everbright di Kota Ambon pada 17-20 September 2024. “Saya nilai hanya karena panitia ingin makan besar, makanya mereka tipu peserta pelatihan yang merupakan perangkat desa sekabupaten MBD,” tegas Siamiloy kepada referensimaluku.id di Ambon, Minggu (22/9).
Menurut Siamiloy kegiatan ini dibiayai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di mana surat panggilan kegiatan dikatakan bahwa semua akomodasi dan transportasi ditanggung oleh panitia serta ada pergantian biaya tiket pergi dan pulang peserta oleh panitia.
“Sayangnya apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena diduga panitia penyelenggara ingin mendapatkan keuntungan besar dari biaya-biaya tersebut,” sebut pemuka masyarakat MBD di Ambon ini. Hal ini, jelas Siamiloy, terbukti dengan pengembalian biaya tidak merata atau bervariasi. “Sebagai contoh kalau peserta dari Pulau Wetar yang berbatasan laut dengan Republik Timor Leste, biaya pergi pulang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tapi yang digantikan panitia hanya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kegiatan yang telah dilakukan perangkat desa di kabupaten-kabupaten lain,” papar Siamiloy. “Sebagai pembanding Kabupaten Maluku Tengah, perangkat desa dari Liang sebelum datang ke Ambon, transporttasinya menggunakan kapal feri sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), tetapi pergantiannya hampir Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
Pertanyaannya, apakah perangkat desa sekabupaten MBD ini orang bodoh atau dibodohi panitia penyelenggara. Panitia lupa atau pura-pura tidak tahu kalau siapapun Presiden RI ketika setiap tahun ada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus di mana data-data yang disampaikan oleh Presiden termasuk data penduduk, statistik, perkembangan ekonomi dan lain-lain itu adalah data acuan berjenjang mulai dari perangkat desa, camat, bupati/walikota, gubernur, menteri dan terakhir di Presiden dan itu juga data-data dari perangkat desa sekabupaten MBD,” urai Siamiloy.
“Untuk itu, terhadap permasalahan ini, sebagai tokoh masyarakat MBD, saya mendesak auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku untuk mengaudit anggaran penyelenggaraan PPKAD Tahun 2024 di Ambon,” desaknya. Siamiloy juga mendesak aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan dapat mengusut panitia PPKAD Tahun 2024 di Ambon. “Seluruh panitia harus diusut,” tandas Siamiloy.
EO PANITIA PENYELENGGARA MENCOBA BERKELIT
Sementara itu Event Organizer (EO) pelaksana Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembangaan Desa, berkelit telah menelantarkan 468 Perangkat Desa dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang selama 4 hari (17-20 September 2024) mengikuti kegiatan di Ambon.
Sekadar diketahui PT. Angan Kreasi Semesta adalah EO atau pihak ketiga yang mengelola kegiatan PPKAD Tahun 2024 di Ambon.
Mereka juga bertanggungjawab soal uang pengganti dari seluruh peserta yang berjumlah 468 orang itu.
Menurut Project Manager, Irfan Rahmansyah sebagaimana dikutip Referensimaluku.id dari Siwalima melalui sambungan telepon, Sabtu (21/9), bahwa semua peserta yang hadir difasilitasi penuh pihaknya mulai dari perjalanan ke tempat kegiatan hingga hotel.
“Jadi nggak ada yang ditelantarkan. Semuanya kita sediakan. Kita fasilitasi juga,”kelit Irfan.
Masih menurut Irfan berkelit, insiden kemarin hanya salah paham. Di mana para peserta hanya sedang menunggu giliran untuk menerima pergantian biaya transportasi.
“Karena ada ratusan peserta yang ikut sehingga EO merasa waktu yang mepet karena kegiatan selesai bersamaan dengan waktu cek out hotel. Jadi emang ini miskom saja, sehingga apa yang disampaikan adalah ungkapan kekecewaan, dan kita pahami itu karena ada delay sehingga informasinya ditelantarkan,”kilah Irfan.
Sehingga terkait hal-hal yang berkaitan dengan EO sambungnya, sudah tidak ada masalah.
“Kami jamin sudah clear untuk masalah ini,”katanya enteng.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 468 Perangkat Desa dari MBD diterlantarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (20/9).
Mereka diminta mengikuti pelatihan dengan biaya perjalanan ditanggung masing-masing, dan dijanjikan akan diganti seusai kegiatan dimaksud.
Namun setelah kegiatan berakhirnpada Jumat kemarin, uang pengganti justru diberikan tidak sesuai.
Karena sebagian peserta datang dengan kapal laut namun sebagian dengan pesawat. Uang pengganti yang diberikan hanya Rp. 3 juta. (RM-03/RM-06)
Discussion about this post