REFMAL.ID,Ambon-Pihak Universitas Pattimura (Unpatti) dinilai tidak transparan menyangkut dengan pencairan Uang Lauk Pauk (ULP), gaji Sertifikasi Dosen (Serdos) dan gaji remunerasi 30 persen yang merupakan hak para dosen di universitas negeri tertua di Provinsi Maluku tersebut.
Pasalnya ULP, gaji Serdos dan gaji remunerasi 30 persen yang merupakan hal para dosen di Unpatti per Agustus 2024 belum diterima.
Hal ini tentu berdampak pada keluhan massal dari para tenaga pengajar di Perguruan Tinggi (PT) yang berlokasi di Desa Poka-Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, tersebut.
“Minggu lalu pihak Rektorat Unpatti mengatakan sistem keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dihack (diretas), sehingga berdampak pada belum diperolehnnya ULP, gaji serdos, dan gaji remunerasi 30 persen para dosen di Unpatti di Agustus 2024”. keluh oknum pegawai Unpatti yang enggan disebut namanya kepada Referensimaluku.id di Ambon, Rabu (21/8/2024).
Menurut sumber itu pada awal pekan ini diinformasikan lagi oleh pihak Rektorat Unpatti, bahwa para dosen di Unpatti harus meng-up-date aplikasi sistem informasi sumber daya manusia (Sister). Pasalnya distribusi ULP, gaji Serdos, dan gaji remunerasi 30 persen ke para dosen di Unpatti per Agustus 2024 terkait dengan update SISTER tersebut.
“Tentu ini alasan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dari pihak Rektorat Unpatti. Mestinya lebih profesional pihak Rektorat Unpatti dalam manajemen ULP, gaji Serdos, dan gaji remunerasi 30 persen kepada para dosen Unpatti di Agustus 2024, sehingga tidak menimbulkan desas-desus, dugaan jika anggaran-anggaran tersebut sengaja ditampung di rekening bank untuk mendapatkan bunga,” tandas sumber tersebut.
Sumber itu mengungkapkan pihak Rektorat Unpatti harus membuat surat resmi ke fakultas-fakultas untuk memberikan penjelasan menyangkut dengan belum diterimanya ULP, gaji Serdos, dan gaji remunerasi 30 persen para dosen Unpatti di Agustus 2024.
“Bukan sebaliknya memberikan alasan-alasan yang tidak jelas selama dua pekan ini. Kita berharap Rektorat Unpatti, Profesor Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd bisa memberikan solusi yang tepat agar ULP, gaji Serdos, dan gaji remunerasi 30 persen para dosen Unpatti di Agustus 2024 dapat segera direalisasikan. Sebab uang-uang itu sangat dibutuhkan para dosen.
Jika tidak ada solusi yang baik dari Rektor Unpatti, tentu akan berdampak pada kegaduhan, dengan dugaan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kecam sumber itu.
Rektor Unpatti Profesor Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., yang dikonfirmasi Referensimaluku.id mengenai masalah ini menolak memberikan komentar. Pimpinan tertinggi di Unpatti ini meminta referensimaluku.id mengonfirmasi persoalan ini ke Wakil Rektor II Unpatti Bidang Umum dan Keuangan Pieter Kakisina. “Sama pak Warek II Unpatti saja bung Rony (Samloy),” pinta Leiwakabessy mengarahkan wartawan mengonfirmasi Kakisina.
Didampingi tiga pegawai Bagian Keuangan Unpatti Warek II Unpatti Profesor Dr. Pieter Kakisina, S.Pd.,M.Si beralasan keterlambatan pembayaran ULP, gaji Serdos dan gaji remunerasi dosen dan pegawai Unpatti bukan karena kesalahan pihaknya. “Kita sendiri ketahui kalau data di BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu sampai saat ini sudah dua kali diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena sistemnya seluruh data terintegrasi dari BKN, KPN (Kantor Piutang Negara), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan ke Unpatti, makanya ketika data di BKN diretas menyebabkan banyak data yang terhapus atau hilang,” ungkap Kakisina di ruang kerjanya, Rabu (21/8) siang.
Menurut Kakisina akibat banyak data mengenai nama lengkap dosen/pegawai sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), gelar akademik, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan data-data lainnya harus didata baru untuk diserahkan ke BKN.
“Faktanya setelah data dikirim kembali ditolak sistem di BKN. Nah, setiap dosen/pegawai kan punya password masing-masing dan kita tak mungkin bisa masuk di situ. Masing-masing yang meng-upload datanya.
Masalahhya ada sebagian dosen yang tidak mengupload data yang baru, namun mereka diam-diam saja. Padahal, sistem ini kan terintegrasi sehingga kalau satu saja data yang tidak benar atau belum lengkap maka berpengaruh dengan data-data yang lain di KPN dan BKN. Itu masalahnya,” ungkap Kakisina. Mengenai gaji remunerasi, tegas Kakisina, tidak bakal bermasalah karena kesepakatan pembayarannya setiap tanggal 20 bulan berjalan.
“Yang masih bermasalah di data soal ULP dan Serdos tersebut,” akui Kakisina. Di kesempatan yang sama pegawai bagian keuangan Unpatti Berly Ruhukail menyebutkan pendataan ulang yang dilakukan pihaknya sudah mencapai progres 90-97 persen.
Memang ada keterlambatan sampai dua Minggu terakhir karena pendataan melalui aplikasi “my asn” dan SISTER sedikit terhalang setelah data di BKN diretas,” jelas Ruhukail. Ruhukail menyatakan data yang harus diupload dosen melalui SISTER dan aplikasi “my asn”, meliputi Surat Keterangan (SK) dosen tersebut, KK baru, KTP baru bagi dosen yang identitasnya terbalik antara marga dan nama depan, dan data terbaru lain sesuai arahan KPN, Disdukcapil dan BKN.
Dari sekitar 300 lebih dosen kita itu ada sekitar 13 dosen yang perlu upload ulang data mereka. Kalau belum lagi berarti di sistem akan terganggu dan usulan kita pasti ditolak mengingat sistem ini terintegrasi,” papar Ruhukail. (RM-03/RM-02)
Discussion about this post