REFMAL.ID,-AMBON- Meskipun Prabowo Subianto menjadi Presiden RI seiring dengan pelantikannya pada 22 Oktober 2024 nanti, tak otomatis ia akan cawe-cawe (ikut serta) untuk memenangkan Hendrik Lewerisa (HL) sebagai Gubernur Provinsi Maluku yang di helat pada 27 November 2024 mendatang.
“Saya kira Prabowo Subianto saat menjadi Presiden ia tak akan cawe-cawe untuk menangkan HL sebagai Gubernur Provinsi Maluku. Sebagai Presiden RI Prabowo bertindak sebagai negarawan, yang proporsional untuk berdiri diatas semua figur Calon Gubernur (Cagub). Atas dasar itu, sangat tak mungkin Presiden RI Prabowo akan cawe-cawe menangkan HL sebagai Gubernur Provinsi Maluku. “Demikian pendapat pengamat politik lokal Maluku, Dr. Syaifulrijal Mahulauw, S.Sos, M.Si kepada Referensi Maluku Kamis (25/07/2024) di Ambon.
Menurutnya dari pengalaman dinamika politik lokal Maluku, yang terkait dengan Pilkada Langsung Provinsi Maluku sejak tahun 2008 seperti, figur Karel Albert Ralahalu (KAR) yang memenangkan Pilkada Provinsi Maluku justru Presiden RI saat itu adalah Partai Demokrat, sementara pemenang Pilkada Langsung Provinsi Maluku tersebut diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang saat itu bersikap oposisi terhadap pemerintahan nasional, yang dipimpin Partai Demokrat.
Berikutnya lagi pada Pilkada Langsung Provinsi Maluku tahun 2014, figur Said Assegaf (SA) dicalonkan oleh koalisi PDIP, meskipun Presiden RI adalah saat itu adalah Pembina Partai Demokrat, tapi tidak secara nyata cawe-cawe menggagalkan pemenangan SA sebagai Gubernur Provinsi Maluku. Jika Presiden RI saat itu cawe-cawe, maka tentu figur Jacobus Putileihalat (JP) yang menjadi Gubernur Provinsi Maluku, karena dicalonkan Partai Demokrat, yang merupakan partainya Presiden RI kala itu.
Namun fakta politik berkata lain, calon yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada Langsung Provinsi Maluku tersebut justru mengalami kekalahan. Begitu juga saat Pilkada Langsung Provinsi Maluku tahun 2018 figur Murad Ismail (MI) diusung koalisi oleh PDIP, dimana Presiden RI adalah kaders PDIP, tapi tidak secara nyata campur tangan memenangkan MI sebagai Gubernur Provinsi Maluku.
“Kita saat ini sudah berada pada pasca Reformasi, intervensi pemerintahan nasional untuk memenangkan calon yang diusung oleh partai penguasa, tidak semasif era Orde Baru lagi. Sehingga perkiraan cawe-cawe Presiden Prabowo, untuk memenangkan HL sebagai Gubernur Provinsi Maluku, justru tidak akan terjadi.” Ungkap doktor Administrasi Publik lulusan Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.
Dikatakannya dinamika politik lokal di tanah air sangat dinamis, dimana meskipun pasca Orde Baru partai politik penguasanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP, Demokrat, dan kembali lagi pada PDIP serta Partai Gerindra, tapi mayoritas para Gubernur tidak semuanya berasal dari partai penguasa. Kondisi serupa juga di alami Maluku, dimana yang memimpin daerah penghasil ikan ini adalah para figur Gubernur Provinsi Maluku, yang tidak selamanya berasal dari partai politik yang memimpin pemerintahan nasional. (RM-08)
Discussion about this post